Terpisah, kyai kampung Madura Raya lainnya Masduki (32) menambahkan, Prabowo Subianto adalah sosok capres yang cerdas, berani dan juga bertanggung jawab.

Ia menegaskan, jika Prabowo Subainto menjadi presiden periode berikutnya, bisa dipastikan Indonesia akan jaya dan disegani oleh negara-negara lain.

"Pak Prabowo itu sosok capres yang cerdas, berani dan bertanggung jawab, pasti Indonesia akan jaya dipimpin Pak Prabowo,” kata Masduki.

Oleh karena itu, Masduki menegaskan, Prabowo Subianto adalah sosok capres ideal untuk memimpin Indonesia di masa yang akan datang.

Komitmennya untuk melanjutkan kerja pemerintahan Presiden Jokowi, membuatnya semakin yakin untuk mendukung Prabowo Subianto memimpin Indonesia.

"Pak Prabowo bisa melanjutkan kerja Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sudah memiliki pengalaman dan juga tegas, pokoknya Pak Prabowo itu merakyat ke semua masyarakat" pungkasnya.

Paham Geopolitik Dunia

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta pemerintah secara serius memantau perkembangan perang Hamas melawan Israel yang telah menewaskan lebih dari 1.500 orang di kedua belah pihak dalam konteks geopolitik.

Sebab, cepat atau lambat akan berdampak pada Indonesia, sehingga perlu upaya untuk menyiapkan diri.

Manurut Anis, perang kawasan seperti ini diprediksi akan berpindah ke kawasan Indo Pasifik, setelah Eropa, Afrika dan Timur Tengah menjadi titik api.

"Jadi buat kita di Indonesia sekarang, kita perlu memantau terutama dalam konteks geopolitiknya, bagaimana perang kawasan ini sedang terjadi di mana-mana. Cepat atau lambat akan ke kawasan kita," kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (10/10/2023).

Anis mengatakan, masyarakat Indonesia sekarang perlu memiliki kesadaran mengenai geopolitik agar terhindar dari dampak lanjutan perang kawasan yang terjadi di beberapa negara di dunia saat ini

"Saya kira, hal ini akan berhubungan dengan Pilpres kita, Kita perlu pemimpin, presiden mendatang yang memahami betul situasi geopolitik global. Itu sebabnya kita dukung Pak Prabowo Subianto," katanya.

Selain itu, Anis Matta berharap, agar pemerintah tetap konsisten dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina, karena sudah menjadi amanat konstitusi.

Lanjut Anis, Partai Gelora sendiri akan membantu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina, apabila lolos ke Senayan di 2024.

"Palestina saat ini menjadi satu-satunya negara di dunia yang belum merdeka," ujarnya.

"Karena ini amanat konstitusi, sudah tentu kita harus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, walaupun semua negara di Eropa, Amerika dan PBB pasti melakukan pembenaran atas serangan balik Israel ke Palestina atas nama mempertahankan diri," lanjutnya.

Namun, Anis juga menilai, serangan cepat Hamas ke Israel kali ini dengan kode Operasi Badai Al-Aqsa ini, berhasil mengejutkan dunia, tidak hanya Israel yang selama ini kerap memandang sebelah mata terhadap Palestina.

"Serangan cepat pihak Hamas kedalam wilayah Israel Sabtu pagi kemarin adalah salah satu eskalasi penting dalam konflik Palestina-Israel saat ini," ungkapnya

Serangan ini juga membuktikan bahwa intelejen Israel lemah dan pertahanan canggih Iron Dome bisa ditembus dengan mudah oleh milisi Palestina, Hamas.

Kondisi ini tentu saja mengindikasikan kelemahan intelijen Israel, kekuatan Hamas yang meningkat, dan ketegangan baru geopolitik kawasan.

"Kan bisa kita lihat dari korbannya, di pihak Israel yang paling banyak tentara, sementara di Palestina warga sipil, ibu-ibu dan anak. Jelas intelejen Israel semakin melemah, kalah sama intelejen Hamas," jelasnya.

Selain itu, Anis Matta berpandangan, dalam konflik Palestina-Israel kali ini, Rusia sangat diuntungkan, karena merupakan sekutu Iran yang mendukung Hamas dan Hizbullah dalam memerangi Israel.

"Ini berarti ada perubahan konstelasi dan struktur kekuatan yang fundamental di seluruh kawasan. Zelenskyy (Volodymyr Zelenskyy, PM Ukraina) sekarang lebih repot, karena orang Yahudi di Israel paling banyak itu dari Ukraina," imbuhnya.

Gibran Jujur Soal Cawapres Prabowo

Dalam pekan ini majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kerja ekstra keras.

Mereka tak hanya menganalisa dari aspek hukum terkait putusan soal batasan usia capres/cawapres yang akan diumumkan pada 16 Oktober 2023.

Namun, majelis hakim MK juga harus mendengar kritik dari para ahli hukum dan masyarakat, mengingat putusan tersebut sangat penting.

Sebab, putusan ini akan berkait pada nasib Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Capres Prabowo Subianto sedang menanti putusan MK itu, jika disetujui maka langsung ada pengumuman cawapres.

Mitra Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, Partai Gelora, PBB dan Gerindra sendiri menyerahkan sepenuhnya pada Prabowo.

Terkait hal itu, Gibran akhirnya buka suara.

Dia mengaku sudah berkali-kali diminta oleh bakal calon presiden (Capres) Prabowo Subianto untuk menjadi pasangannya di 2024.

Hal itu diungkapkan Gibran saat ditanyai awak media tentang responsnya diisukan cocok menjadi cawapres, mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Semua orang kan sudah tahu. Beliau (Prabowo) sudah minta berkali-kali (jadi cawapres)," kata Gibran di Balaikota Solo, Senin (9/10/2013), dikutip dari TribunSolo.com.

Tak hanya Prabowo, sejumlah pihak di tubuh partai Gerindra juga tengah membawa usulan ini ke forum koalisi.

Meskipun, Gerindra sadar untuk tetap bersabar menanti putusan syarat usia pencapresan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti telah diketahui, jalan Gibran menjadi bacawapres masih terganjal batas usia.

Diketahui, syarat menjadi capres atau cawapres salah satunya adalah minimal berusia 40 tahun.

Terkait hal itu, Gibran pun meminta publik untuk bersabar sembari menunggu putusan MK terkait uji materi batas usia capres-cawapres menjadi minimal 35 tahun.

"Ya ditunggu saja di MK," kata Gibran.

Terkait tawaran menjadi cawapres, ia mengaku telah memberikan jawaban kepada Prabowo.

"(Saya jawab ke Pak Prabowo) umurnya tidak cukup. Kan (memang) tidak cukup," sambungnya.

Sebagai kader PDIP, Gibran pun juga telah melaporkan hal ini kepada pimpinan partainya, termasuk dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Saya juga sudah laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan, dan lain-lain," jelas Gibran.

Sementara itu, terkait beberapa kelompok relawan mendukungnya menjadi cawapres Prabowo, Gibran tak melarangnya.

Anwar Usman: Finalisasi

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akui, putusan perkara uji materiil batas usia capres-cawapres telah difinalisasi.

Hal ini terkait dengan sidang pembacaan putusan perkara batas usia capres-cawapres, yang telah dijadwalkan akan digelar, Senin (16/10/2023) nanti.

"Ini finalisasi," kata Anwar Usman, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2023) malam.

Sementara itu, Anwar menyampaikan, pada sidang putusan nanti, formasi hakim konstitusi akan hadir dengan lengkap.

"Ya kalau enggak ada halangan ya, insya Allah (hadir semua)," ungkap Anwar.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus perkara batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), pada Senin, 16 Oktober 2023 mendatang.

Hal itu berdasarkan halaman jadwal agenda sidang yang tersedia pada situs resmi Mahkamah Konstitusi, mkri.id.

"Senin, 16 Oktober 2023. Pengucapan Putusan," dikutip dari situs mkri.id, Selasa (10/10/2023).

Pengucapan putusan akan dilakukan di ruang sidang di Gedung MKRI 1, Jakarta Pusat.

Adapun perkara yang akan diputus, di antaranya Nomor 29/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Dedek Prayudi, yang merupakan pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kedua, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Yohanna Murtika dan Ahmad Ridha Sabana.

Ketiga, Perkara 55/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Erman Safar dan Pandu Kesuma Dewangsa.

Keempat, Nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Almas Tsaqibbirru Re A.

Kelima, Perkara 91/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Arkaan Wahyu Re A.

Keenam, Perkara 92/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Melisa Mylitiachristi Tarandung.

Terakhir, Perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Soefianto Soetono dan Imam Hermanda.

Para Pemohon meminta MK menguji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun.

Di antara beberapa nomor perkara tersebut mengusulkan petitum yang berbeda-beda.

Ada yang meminta diatur batas usia minimal capres/cawares, ada juga yang meminta diatur batas maksimal usianya, dan ada juga usulan-usulan lainnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran capres-cawapres, mulai 19-25 Oktober 2023.

Sedangkan, penetapan pasangan calon bakal dilakukan, pada 13 November 2023.

Pengamat: MK Harus Hati-hati

Pengamat politik Airlangga Pribadi Kusman mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) berhati-hati dalam memutus perkara gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) menjelang Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Airlangga lantaran uji materi terhadap syarat usia capres-cawapres yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu banyak digugat di MK.

"Hendaknya MK bersikap hati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan berhubungan dengan hal tersebut," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Menurut pengamat dari Universitas Airlangga (Unair) itu, tidak dapat dipungkiri bahwa gugatan batas usia capres-cawapres sangat mudah dihubungkan dengan kepentingan politik.

Salah satunya, terkait dengan sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang dikabarkan bakal dilamar jadi bakal cawapres di Pilpres 2024 oleh salah satu kandidat calon presiden.

Airlangga juga berharap MK mempertimbangkan posisi lembaga itu sebagai guardian of constitution atau pelindung utama konstitusi.

Dirinya mengingatkan Anwar Usman dan rekan hakim MK yang lain dalam mengambil keputusan harus bebas dari kepentingan politik.

"Mengambil kebijakan yang langsung berhubungan dengan kontestasi antarkekuatan politik dapat mengundang kritikan terkait dengan dimensi etik seperti imparsialitas," ucapnya.

"Dalam konteks ini, maka yang dipertaruhkan adalah muruah dari Mahkamah Konstitusi," imbuhnya.

Dia menilai jika MK mengabulkan gugatan tersebut, maka lembaga itu bisa dianggap menjadi instrumen politik dari kekuasaan.

Sementara di sisi lain, secara kebetulan Gibran yang disebut-sebut bakal dilamar salah satu satu bakal capres merupakan anak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Maka sorotan juga akan berpengaruh pada muruah Presiden Joko Widodo, yang akan dianggap oleh publik menggunakan lembaga MK bagi strategi kekuasaannya," ucap Airlangga.

Untuk itu, dia menyarankan bila MK mengabulkan gugatan tersebut, hendaknya disertai catatan bahwa keputusan tersebut berlaku setelah pertarungan Pilpres 2024 selesai.

"Sehingga MK tetap dapat menjaga integritasnya dan tidak terseret oleh pusaran kekuasaan dalam kontestasi elektoral Pilpres 2024," kata Airlangga Pribadi.

(Wartakotalive.com/M32/Tribunnews.com)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News