Pilpres 2024

PKS Tunggu Kunjungan Cak Imin Sebelum Majelis Syuro Setuju Diduetkan dengan Anies Baswedan

Penulis: Desy Selviany
Editor: Sigit Nugroho
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini buka suara terkait pemilihan Cak Imin sebagai bakal cawapres Anies Baswedan.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS masih memertimbangkan menerima pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan.

Meski demikian, PKS membuka pintu lebar-lebar untuk Cak Imin.

Demikian dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini seperti dimuat live Facebook Tribunnews pada Selasa (5/9/2023).

Jazuli menerangkan bahwa PKS selalu membuka pintu kepada siapapun jelang Pilpres 2024 ini.

Jangankan untuk PKB, untuk partai di luar koalisi perubahan, PKS juga menerima silaturahmi.

Oleh karena itu, PKS akan segera membuka pintu komunikasi dengan Cak Imin.

PKS disebut akan membuka pintu dan dada terbuka apabila Cak Imin mau berkunjung ke PKS.

“Jadi kalau Cak Imin mau datang ke PKS, kami buka pintu dan dada terbuka,” kata Jazuli.

Baca juga: PKS Buka Pintu Lebar-lebar Jika Cak Imin Mau Datang Berkunjung

Namun Jazuli masih enggan menjawab kapan waktu pertemuan Cak Imin dan PKS.

Menurut Jazuli, hal itu persoalan teknis dan jauh lebih baik ditanyakan langsung kepada PKB.

Diharapkan, pertemuan dengan Cak Imin sebelum Musyawarah Majelis Syuro akan mempermudah proses penentuan bakal cawapres tersebut.

Sebelumnya PKS mengaku masih akan merekomendasi nama Cak Imin sebagai bakal cawapres.

Nantinya nama Cak Imin diusulkan untuk dibahas pada Musyawarah Majelis Syura (MMS) PKS.

Baca juga: Jansen Blak-blakan Soal PKB dan Cak Imin, Sebut NasDem Tabrak Semua Prosedur dan Etika

Presiden PKS Ahmad Syaikhu pun mengaku menyambut baik bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Ia pun berharap bergabungnya partai baru dapat memperkokoh koalisi dalam meraih kemenangan di Pemilu 2024.

Surya Paloh Salah Pilih Cak Imin
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menduetkan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal capres dan bakal cawapres di Pilpres 2024 mendatang.
Pemilihan Surya Paloh terhadap Cak Imin sebagai bakal cawapres Anies dikritisi pengamat politik Citra Insttute, Efriza.
Efriza menilai bahwa Surya Paloh tidak tepat memilih Cak Imin sebagai bakal cawapres Anies.
"Biasanya dia sebagai tim maker kan hebat. Tetapi kok ini Cak Imin bisa lolos," kata Efriza, Selasa (5/9/2023).
Efriza menerangkan bahwa elektabilitas Cak Imin sangat kecil dan tidak mendongkrat suara Anies di Pilpres 2024.
Menurut Efriza, hal itu menjadi sebuah kegagalan Nasdem terutama Surya Paloh dalam memilih pasangan cawapres yang tepat untuk Anies Baswedan.
"Apalagi kita lihat harapan dari masyarakat adalah lahirnya pemimpin yang tidak dari unsur pemerintah, ini jelas gagal karena semuanya unsur pemerintah," terang Efriza.
Oleh karena itu, Efriza menyebut koalisi untuk perubahan hanya tinggal nama lantaran Demokrat sudah tidak menjadi bagian.
Sebab, koalisi untuk perubahan ini dibentuk oleh tiga partai yaitu Demokrat, PKS dan Nasdem beberapa waktu lalu.
"Dampak berikutnya banyak yang akan pindah dari pemilih Anies. Rata-rata mereka dari AHY atau yang kedua mereka kontra terhadap pemerintah," jelas Efriza.
Anies Gagal Cari Pasangan Bersih dari Korupsi
Selain itu, Efriza mengatakan bahwa Anies Baswedan gagal memilih bakal cawapres berkriteria nol.
Artinya Anies tidak bisa memilih pasangannya di Pilpres 2024 dengan tokoh yang bersih dari korupsi.
"Karena bagaimana pun sekarang sudah dipelajari dan ditindak lanjuti lebih jauh oleh KPK kasus Kemenaker (kasus Cak Imin), Cak Imin kan banyak kasus," kata Efriza.
Kegagalan juga dialami oleh Partai Nasdem karena Cak Imin merupakan ketua Umum Partai Politik dari PKB.
Sebab, Nasdem sempat menyatakan ingin pasangan Anies atau Cawapresnya dari non partai politik.
"Kesepakatan politik, piagam politik tim lapan itu gagal, karena berantakan hasilnya, keputusannya sepihak," ujar Efriza.
BERITA VIDEO: Cak Imin Diperiksa KPK Hari Ini, Ini Alasannya!
Gebrak Meja
Di sisi lain, Anies Baswedan mengungkap momen panas puncak perbedaan dalam penentuan cawapres saat rapat di Tim 8 yang menghadirkan perwakilan Anies, Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat.

Rapat berlangsung memanas dan bahkan diwarnai aksi gebrak meja oleh para peserta. Anies menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Selasa (29/8/2023).

Menurut Anies terjadi perbedaan pandangan yang menajam antara utusan Partai Demokrat dan Partai NasDem di Tim 8.

Demokrat ingin nama AHY sebagai bakal cawapres segera dideklarasikan, sementara NasDem tak ingin deklarasi segera.

Perbedaan pendapat NasDem dan Demokrat itu disebut Anies sangat sulit dijembatani.

Hingga momen gebrak meja terjadi.

Bakal Capres Anies Baswedan dan Bakal Cawapres Cak Imin blak-blakan di Narasi. Anies Baswedan membeberkan momen gebrak meja saat rapat tim 8 yang memanas antara utusan Nasdem dan Partai Demokrat ke Najwa Shihab di acara Mata Najwa, Senin (4/9/2023) malam.(Youtube Narasi)

Baca juga: Dipasangkan Surya Paloh, Anies Bantah Jadi Petugas Partai, Cak Imin Diminta Jangan Macam-macam

Hal Itu diungkapkan Anies dalam program talkshow Mata Najwa yang tayang di YouTube, Senin (4/9/2023) malam.

Anies awalnya diminta Najwa Shihab menanggapi pernyataan Ketua Mejelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pemimpin yang tidak amanah hingga mengingkari janji.

"Sebenarnya saya tidak ingin menanggapi secara detail ini semua. Saya sangat hormat kepada Pak SBY, beliau adalah panutan, presiden yang telah mengabdi 10 tahun, teladan. Dalam hal ini ada beberapa fakta yang terpaksa harus saya sampaikan di sini," ungkap Anies.

Anies menguraikan, pada Minggu-Selasa, 27-29 Agustus 2023 terjadi percakapan intensif dari Tim Delapan, yang berisi perwakilan NasDem, Demokrat, dan PKS.

Anies mengatakan sudah ada situasi perbedaan pandangan yang tidak bisa dipertemukan.

"Dan puncaknya itu pada hari Selasa, ada pertemuan yang mereka tidak tahu adanya perbedaan itu," ujarnya.

"Utusan Demokrat dan utusan NasDem terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ. Apa perbedaannya? Demokrat menginginkan ditetapkan segera, NasDem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu siapa tahu ada opsi lain," kata Anies.

"Di situ di Tim Delapan, utusan Demokrat dan utusan NasDem terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ," kata Anies.

Perbedaan pendapat terjadi di mana Demokrat menginginkan agar bakal cawapres ditetapkan segera, sedangkan NasDem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu opsi lain.

Baca juga: Cak Imin Ungkap Behind The Scene Dituding Kudeta Gus Dur: Justru Saya Dikudeta, Ada Jimat Jadi Bukti

"Tetapi kalau ditanya opsinya apa, juga nggak bisa jawab, cuma menunggu saja siapa tahu ada opsi, kenapa buru-buru. Dan perbedaan itu kemudian tidak ditemukan, sampai keras sekali, karena ada beberapa statement-statement yang kurang tepat," ujar Anies.

Ia mengatakan pertemuan tim 8 pun buntu. Selain itu, dalam rapat ada pernyataan bahwa Demokrat dipersilakan jika mau mencoba opsi lain.

"Itu kan dalam percakapan di tim 8 ada. Bukan keluar koalisi, mereka akan coba exercise lain. Ini mereka menunggu, kapan ini keputusannya. Di sisi lain NasDem bukan menolak AHY tapi tidak mau dideklarasikan segera," katanya.

Di sisi lain, Anies mengatakan usai pertemuan itu buntu, ia ditelepon untuk datang ke Kantor NasDem pada Selasa malam. Di sana, ia bertemu dengan Ketum NasDem Surya Paloh.

"Malam itu saya sedang dalam perjalanan, dilaporin pertemuan (Tim 8) yang hasilnya buntu. Saya mendapat telepon dari kantor NasDem, diminta untuk ke kantor NasDem," kata Anies.

Saat itu, ia mengaku bertemu dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Mereka pun berbincang soal kesepakatan dengan PKB.

"Ketika itu saya sampaikan, ini opsi yang tidak pernah kita pikirkan. Tak terpikirkan, saya akan bahas juga dengan teman-teman," kata dia.

Ia mengatakan saat itu Surya Paloh dihadapkan pada dua pilihan.

Baca juga: Dipanggil KPK Selasa, Cak Imin Sebut Tidak Akan Hadir dan Minta Ditunda, Ini Alasannya

Pertama, berunding dengan PKS dan Demokrat, lalu kemudian bersepakat dengan PKB. Risikonya, PKB bisa saja diajak oleh koalisi lain.

Kedua, langsung membuat kesepakatan dengan PKB.

Risikonya, PKS dan Demokrat bakal merasa dilewati karena tidak diajak bicara. Menurutnya, Surya Paloh memilih opsi ini.

"Ini sebuah ijtihad, kemudian Pak Surya Paloh memilih opsi ambil kesepakatan dulu, terus kemudian jelaskan, memang ada risiko, risikonya ada perasaan seperti dilewatkan, ditinggalkan," kata Anies.

Malam itu, Anies dan utusannya di Tim 8 lalu mengontak utusan PKS dan Demokrat untuk bertemu. Namun hingga dini hari, tidak ada jawaban.

"Lalu besok paginya Pak Sudirman bertemu dengan Pak Sohibul Iman dari PKS dan Pak Iftitah dari Demokrat, menyampaikan progres ini. Tujuannya untuk saya bertemu, mendiskusikan soal ini," kata dia.

Menurutnya, pihaknya lalu bertemu dengan perwakilan PKS. Ketika itu, PKS merespons positif ada partai baru di koalisi.

Namun, secara prosedural, PKS merasa tidak suka cara NasDem yang mengambil keputusan sepihak tanpa komunikasi dengan partai koalisi.

Di sisi lain, ia mengatakan saat itu tidak bisa bertemu dengan Demokrat.

"Rabu malam itu tidak dapat waktu, ya sudah kalau gitu kita cek besoknya, pagi tetap tidak ada kabar, akhirnya Kamis pagi saya putuskan ke Jombang, karena siang akan pulang. Ketika di sana, kami dapat kabar diterima jam 4 sore, tapi karena pesawat delay, digeser jam 6, kemudian pertemuan digeser lagi jam 7, dan akhirnya tidak jadi bertemu, dibatalkan pertemuannya," katanya.

Baca juga: KPK Usut Dugaan Korupsi Cak Imin Saat Jabat Menaker 2012, Ini Kata Anies Baswedan

Demokrat sebelumnya memutuskan untuk mencabut dukungan kepada Anies dan memilih keluar dari KPP.

Keputusan diambil usai Anies memutuskan untuk menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden.

Demokrat merasa dikhianati. Pasalnya, Anies dan NasDem sudah menandatangani piagam kesepakatan bersama dengan Demokrat, NasDem dan PKS. Tetapi Anies dan NasDem justru membuat kerja sama baru.

Selain itu, Demokrat juga mengungkapkan bahwa Anies pernah meminta AHY untuk menjadi cawapres pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang. Permintaan dilakukan melalui panggilan telepon pada 12 Juni dan surat tertulis pada 25 Agustus.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Berita Terkini