WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Nilai keteladanan mau memaafkan dari Allissa Wahid, putri almarhum Abdurrahman Wahid alis Gus Dur, patut ditiru.

Ini dibuktikan dari ungkapan perasaan Alissa di Twitter, saat tahu KPK tengah menyidik dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja periode 2009-2014 di era Muhaimin Iskandar (Cak Imi) sebagai menterinya.

Menurut Alissa, hukum jangan dijadikan sarana untuk menjegal lawan dalam kontestasi politik Pilpres 2024.

Padahal, keluarga Gus Dur dan Cak Imin punya hubungan yang buruk.

Hal itu tak lepas karena kudeta PKB oleh Cak Imin beberapa tahun silam.

“Di sisi lain, (walau saya bermasalah dg Cak Imin cs) saya tak ingin kontestasi politik menjadikan hukum sebagai bahan jegal-jegalan. Itu bahaya bagi masa depan bangsa,” tulis Alissa.

“Walaupun cs-nya Cak Imin meremehkan gusdurian yang katanya cuma 150 orang aja, setidaknya kami keukeuh mengambil keteladanan #GusDur untuk bersikap adil dan memikirkan Indonesia, tidak mikir hanya balas dendam, dan tidak menggadaikan ideologi demi jabatan dan kekuasaan,” lanjutnya.

Baca juga: Meski Pasangan Anies Baswedan-Cak Imin Tak Direstui PBNU, Ini Daftar Kiai Yang Hadiri Deklarasi

Sementara itu, info terakhir yang diperoleh Wartakotalive.com, Senin (4/9) siang, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaafkan Anies Baswedan yang telah meninggalkan dirinya. 

Imbauan Gus Yaqut

Menjelang Pilpres 2024, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut mengimbau masyarakat untuk selektif memilih calon pemimpin.

Ia meminta agar masyarakat tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat.

Demikian disampaikan Gus Yaqut saat menghadiri Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat, Minggu (3/9/2023).

"Harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini, memecah-belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih," ujar Menag.

Di depan puluhan ribu peserta tablig akbar, Gus Yaqut menyampaikan pentingnya penelusuran rekam jejak saat menentukan calon pemimpin bangsa.

Ia juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan.