WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang bersiap dalam menyambut tamu delegasi KTT ASEAN 2023 pada 4-7 September 2023.

Terkait KTT ASEAN 2023, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal meniadakan car free day (CFD) di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat pada Minggu (3/9/2023).

Demikian dikatakan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

"Oleh sebab itu kami mengimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan aktivitas olahraga tanggal 3 September di Jalan Sudirman-Thamrin, kami siapkan berolahraga di taman atau jalan jalan yang ada di kawasan masing masing," kata Syafrin di Balai Kota Rabu (23/8/2023).

Baca juga: WFH 75 Persen Diberlakukan Selama KTT ASEAN 2023, Perkantoran dan Sekolah Terdampak

Baca juga: Janji Bina Marga DKI Jakarta Bereskan Jalan Protokol Pada Agustus Sebelum KTT ASEAN 2023

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Siapkan Anggaran Rp 128 miliar untuk Perbaikan Jalan Rusak Jelang KTT ASEAN 2023

Menurut Syafrin, ada sekira 29 ruas jalan yang akam dilakukan rekayasa lalu lintas oleh jajaran Dinas Perhubungan dan Ditlantas Polda Metro Jaya.

Sebab, ada empat lokasi yang menjadi tempat delegasi menyelenggarakan kegiatan KTT ASEAN 2023 di Jakarta.

"Yang menjadi fokus adalah lokasi kegiatan utama yang menjadi fokus pelaksanaan," ucap Syafrin.

"Pertama adalah di hotel, kemudian kantor sekretariat ASEAN, juga sisi berikutnya adalah GBK serta Hotel Sultan kemudian Istana Merdeka," ujar Syafrin.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal menerapkan work from home (WFH) kepada gedung perkantoran dan sekolah di kawasan Jakarta Selatan atau dekat dengan vanue KTT ASEAN dari 4-7 September 2023.

BERITA VIDEO: Resmi! PSI Batal Dukung Ganjar Maju di Pilpres 2024, Bakal Mesra dengan Prabowo

Heru Budi Hartono mengatakan, selain kawasan Jakarta Selatan, di sekitar Gelora Bung Karno juga kena dampak WFH.

"Sekolah juga pembelajaran jarak jauh (PJJ), work from homenya ditingkatkan 75 persen," kata Heru di Duren Sawit, Jaktim, Sabtu (19/8/2023).

Selain Pemprov DKI Jakarta, lanjut Heru, WFH ini juga diterapkan oleh Kemenpan RB ke Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian lainnta.

Namun untuk perusahaan swasta penerapan WFH tidak bisa dipaksakan karena bidang usahanya berbeda-beda.

"Tapi saya imbau untuk diatur sendiri, kaya perbankan, industri, pelayanan jasa dan lainnya," ujar Heru.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News