WARTAKOTALIVE.COM - Lembaga survei Timur Barat Research Center (TBRC) melakukan jajak pendapat untuk ukur preferensi publik terhadap dinamika politik nasional jelang Pemilu 2024.

Hasilnya, kepuasan publik pada pemerintah yang tertinggi terletak pada bidang ekonomi kemudian hukum, politik, dan keamanan.

Kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin di bidang ekonomi diketahui mencapai 83,7 persen.

Sedangkan yang tidak puas hanya 16,3 persen.

Baca juga: Belum Sepekan Jokowi Larang Jajarannya Bukber, Airlangga Hartarto Malah Buka Puasa Bareng Anies

Baca juga: Gara-gara Postingan Anies, Airlangga Hartarto Jadi Ketahuan Buka Puasa Bersama, Abai Arahan Jokowi?

Baca juga: Usai Duduk Semeja dengan Anies Baswedan dan Surya Paloh, Airlangga Singgung soal Koalisi Besar

Direktur Eksekutif TBRC Chaerudin Affan mengatakan, untuk bidang politik dan keamanan mencapai 77,6 persen.

Sementara sebanyak 22,4 persen responden menyatakan tidak puas.

Kemudian, tingkat kepuasan untuk kesejahteraan sosial sebanyak 79,7 persen responden mengaku puas, dan 20,3 persen mengakui belum puas.

Affan menambahkan, untuk tingkat kepuasan publik pada bidang hukum mencapai 63,2 persen dan yang tidak puas sebanyak 36,8 persen.

Sedangkan terkait kinerja penegakan hukum di era Jokowi, Kejaksaan Agung menjadi institusi penegak hukum yang dikesankan paling bisa dipercaya dan memuaskan kinerjanya oleh publik.

Hasil survei menunjukan sebanyak 81,2 persen responden percaya dan puas dengan kinerja Kejagung. Kemudian disusul oleh Institusi Polri.

Seebanyak 79,1 persen responden percaya dan puas dengan kinerja Polri.

Lalu institusi peradilan atau Mahkamah Agung sebanyak 62,6 persen responden percaya dan puas.

"Di urutan terakhir KPK tingkat kepercayaan dan kepuasan publik yang memberikan kesan percaya dan puas hanya 54,2 persen responden," kata Affan, Senin (27/3/2023) dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, faktor lain yang juga dipertimbangkan publik secara signifikan dalam menentukan pilihan capres ialah rekam jejak, yakni sebesar 18,2 persen.

Kemudian sebanyak 10,9 persen publik menyatakan faktor-faktor primordial seperti agama dan latar belakang suku bangsa yang jadi pertimbangan memilih capres.

Soal perilaku sosiologis kultural, maka hasil survei ditemukan mayoritas masyarakat atau 89,7 persen responden lebih pilih calon presiden atau capres mengusung nilai toleransi, enggan memilih capres yang memainkan politik identitas.

Hasilnya 4,7 persen responden pilih capres yang bawa tema politik Identitas.

Sementara sebanyak 5,6 tidak menjawab.

"Berkorelasi secara politik. Perilaku sosiologis kultural akhirnya berkorelasi pada perilaku pemilih ketika di dalam urusan pemilihan politik," lanjutnya.

Dalam riset ini juga, publik lebih dominan memilih partai politik yang secara ideologis memperjuangkan nilai-nilai inklusif.

Hal ini memiliki hubungan kuat dengan tingkat elektabilitas Partai Golkar.

"Sebanyak 22,3 persen responden memilih Partai Golkar. Untuk PDI Perjuangan tingkat 15,8 persen , Gerindra 14,7 persen, selebihnya kurang dari 10 persen," ungkap dia.

Dari hasil penelitian itu jadi alasan TBRC masukan lima tokoh yang punya kans besar untuk maju sebagai capres yang diusung.

Hasilnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menempati posisi pertama dengan tingkat keterpilihan sebesar 34,6 persen.

Disusul Prabowo Subianto 28,2 persen, Anies Baswedan 7,6 persen, Ganjar Pranowo 7,2 persen, Puan Maharani 6,8 persen, dan tidak memilih sebanyak 15,6 persen.

Direktur Eksekutif, Research Center for Forensic Accounting (Rcfra) Banten, Bambang Arianto akui Airlangga Hartarto berkinerja bagus dalam hal penguatan fundamental ekonomi. 

"Saat pandemi, beliau gulirkan berbagai program stimulus agar ekonomi nasional kembali pulih. Misalnya kartu prakerja, bantuan untuk UMKM sehingga stimulus jelas mendongrak ekonomi rakyat yang terdampak pandemi," ujar Bambang.

Bambang menjelaskan Presiden Jokowi juga mempercayai Airlangga Hartarto yang mampu bangkitkan ekonomi dan melewati krisis ekonomi, saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia lalu.

Ia juga menilai elektabilitas Partai Golkar makin moncer saat dipegang Airlangga Hartarto yang kongkrit ciptakan kebijakan ekonomi berbasis rakyat.

Survei Timur Barat Research Center (TBRC) dilakukan periode 7-21 Maret 2023.

Survei digelar di 33 provinsi yang melibatkan 2280 responden yang sudah memiliki hak pilih atau sudah berusia 17 tahun.

Survei ini miliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,01 persen.

Kemungkinan Airlangga Hartarto Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

Kedatangan Airlangga Hartarto memenuhi undangan Surya Paloh membuat hawa politik kembali hangat.

Apalagi, Airlangga Hartarto juga duduk satu meja dengan Anies Baswedan, bakal calon presiden Nasdem, Demokrat dan PKS.

Banyak spekulasi liar mengenai keberadaan Airlangga di tengah-tengah partai yang mendukung Anies Baswedan.

Apalagi, sebelumnya, wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengungkapkan adanya partai politik yang ingin bergabung dalam koalisi perubahan.

Adapun syaratnya ketua umum parpol itu ditunjuk sebagai cawapres Anies Baswedan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa politik sejatinya masih terus bergerak dinamis.

Karena itu, bisa saja nantinya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi cawapres dari Anies Baswedan.

"Sekarang saya katakan ini politik ya situasinya masih sangat dinamis karena masih ada 11 bulan lagi kan kita pilpres. Jadi kalau bicara tentang politik bicara kemungkinan, semua kemungkinan masih bisa terjadi," ujar Doli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Ia menuturkan bahwa partainya kini masih sedang menjajaki komunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya.

Termasuk, mencari format calon presiden dan calon wakil presiden yang terbaik untuk bangsa.

"Jadi kita kan sekarang ini sedang menjajaki, mencari format yang terbaik buat kepentingan bangsa dan negara jadi semuanya masih kita runding rundingkan dengan semua elite dan pimpinan partai politik," jelasnya.

Namun begitu, kata Doli, peluang Airlangga Hartarto menjadi cawapres dari Anies Baswedan masih belum masuk pembicaraan.

Partai Golkar masih mengupayakan Airlangga untuk menjadi calon presiden.

"Belum, belum. Jadi sampai sekarang ini kami masih konsisten dengan keputusan bahwa Pak Airlangga sebagai calon presiden. Kita belum mendiskusikan apapun selain dari keputusan itu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengatakan ada partai politik (parpol) yang ingin bergabung dengan bakal Koalisi Perubahan.

Sohibul menyebut parpol tersebut siap bergabung dengan bakal Koalisi Perubahan dengan catatan ketua umumnya menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

"Jadi di luar tiga ini kan ada partai yang juga berkomunikasi. Mereka mengatakan siap bergabung (di Koalisi Perubahan) tetapi ingin jadi cawapres (Anies)," kata Sohibul di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2023).

Namun, Sohibul menuturkan sejauh ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengusulkan Ahmad Heryawan (Aher) sebagai cawapres Anies.

Kemudian, Partai NasDem mengusulkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Demokrat adalah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Ya jelas dari PKS ada Kang Aher. Dari Demokrat ada AHY. Dari NasDem ada Bu Khofifah," ujarnya.

Sementara di luar itu, ada juga mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan Direktur Wahid Institute yang juga aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Yenny Wahid.

"Bahkan juga sebelumnya ada Pak Andika. Kemudian ada juga Mbak Yenny, itu juga ada muncul," ungkap Sohibul.

Sementara, Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto mengakui sempat berkomunikasi dengan Khofifah.

Sugeng menyebut Khofifah merupakan salah satu dari sekian tokoh yang dikomunikasikan Partai NasDem untuk menjaring cawapres pendamping Anies.

"Ibu Khofifah adalah salah satu dari sekian tokoh yang memang juga kita berkomunikasi," katanya.

Sugeng mengatakan pihaknya akan terus-menerus berkomunikasi dengan semua pihak hingga waktunya cawapres Anies ditentukan.

Namun, dia memastikan cawapres yang akan dipilih nantinya adalah berdasarkan kehendak rakyat dan tentunya berpotensi membawa kemenangan.

"Nanti ada pendekatan-pendekatan khusus terhadap orang atau person-person tertentu. Memang itulah yang dikehendaki oleh rakyat dan yang terbaik bagi semuanya, bagi Pak Anies, bagi pemenangan, bagi bagaimana jalannya pemerintah ke depan," ujar Sugeng.

Sugeng menambahkan cawapres Anies merupakan nantinya kejutan. Sebab, menunggu kompetitor.

"Sekali lagi kami tekankan tolong dibocorkan, enggak mungkin. Ini bagian dari ya moment of surprise," ungkapnya.

"Kenapa? Kita melihat tadi disebutkan termasuk Bung Willy (Ketua DPP Partai NasDem) persoalan toko sebelah itu loh," sambung Sugeng.

(Wartakotalive.com/Tribunnews.com)