Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi menyampaikan saat ini pihaknya tengah mensinkronkan data kemiskinan ekstrem di ibu kota.
"Satu bulan penuh kami mendata dan sinkronisasi data miskin ekstrem dengan berbagai macam pihak," ujar Heru saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023).
Heru menjelaskan beberapa pihak yang dimaksud adalah Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik).
"Beberapa waktu lalu juga hadir Pak Menkes (Menteri Kesehatan) dan BPS (Badan Pusat Statistik), untuk menajamkan data tadi," ucap Heru
"Lalu tadi (hari ini) juga hadir Pak Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan), untuk sinkronisasi data miskin ekstrem," lanjutnya.
Hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut, ditemukan angka tiga juta berdasarkan data dari: P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dan Carik.
Baca juga: Pengamat Kasih Saran, Pemprov DKI Jakarta Harus Buat Kebijakan Khusus untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem
Untuk sisa datanya, Heru menyampaikan bahwa sedang disinkronkan lebih lanjut.
"Dan tiga juta di situ juga ada data stunting ya. Jadi memang itu keseluruhan, datanya by name by address," kata Heru.
Sebagai informasi, by name by address memiliki makna bahwa data-data tersebut harus sesuai dan lengkap dengan nama dan alamat masyarakat.
Baca juga: Pengamat Sosial Waswas Lihat Kemiskinan Ekstrem di Jakarta: Harus Ada Upaya Keras!
Heru meyakini di DKI Jakarta sudah tidak ada lagi perbedaan data antara yang dikeluarkan oleh P3KE DENGAN DTKS.
"Sisanya tadi ada data 146.000 yang harus kami laporkan ke DTKS," pungkas Heru.
Heru mengingatkan, data miskin ekstrem merupakan data yang bersifat dinamis. Maka dari itu, setiap dua sampai tiga bulan, harus dilakukan sinkronisasi data.
"Jadi kalau ada perbedaan data itu wajar ya, namanya saja dinamis. Orang kan ada yang keluar masuk Jakarta," tandas Heru.
Kemudian, Heru meyakini di akhir tahun 2023 sudah tidak ada lagi penduduk DKI yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
"Kan DKI sudah memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan sembako dalam bentuk bantuan sosial (bansos)," ujar Heru.
"Dengan demikian, saya yakin miskin ekstrem di Jakarta bisa diatasi," tutupnya.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News