Ida Fauziyah Terbitkan Permenaker 4/2022, Cairkan JHT Cukup Pakai Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan KTP

“Pekerja tetap dapat mengajukan klaim manfaat JHT meskipun terdapat tunggakan pembayaran iuran JHT oleh pengusaha, di mana tunggakan iuran tersebut wajib ditagih oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pengusaha.”

“Jadi, hak pekerja/buruh atas manfaat JHT tidak hilang,” ucap Ida.

Ida menegaskan, dengan terbitnya Permenaker 4/2022, maka Permenaker 19/2015 dan Permenaker 2/2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Baca juga: BPOM Pastikan Vaksin Covid-19 Moderna di Indonesia Aman dan Tak Mengandung Partikel Asing

“Saya harap semua pekerja/buruh tetap fokus dan produktif menjalankan pekerjaan sehari-hari."

"Karena aturan JHT yang baru dipastikan telah sesuai dengan harapan pekerja/buruh,” paparnya. (Larasati Dyah Utami)