Anggaran Formula E DKI Membengkak, Pengamat Kebijakan Publik Minta KPK dan BPK Bertanggung Jawab

WARTAKOTALIVE.COM - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah tanggapi soal anggaran Formula E DKI Jakarta yang membengkak.

Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertanggung jawab usut tuntas kasus dugaan korupsi Formula E DKI Jakarta.

Sebab, ditemukan adanya pembengkakan anggaran Formula E DKI Jakarta jadi Rp 60 miliar, dari yang sebelumnya Rp 50 miliar.

Pasalnya, besaran biaya ini lebih besar Rp 10 miliar dari harga perkiraan sendiri (HPS) atau nilai kontrak pada saat proyek sirkuit Formula E dilelang yakni Rp 50,15 miliar.

Maka Trubus menilai, jika pembengkakan anggaran jadi tanggung jawab KPK dan BPK untuk bisa mengungkapnya.

"Harusnya itu menjadi tanggung jawab KPK dan BPK. Harusnya diungkap. Karena bagaimana pun juga masalahnya kan dalam hal ini JakPro itu kan BUMD, dari rakyat. Jadi KPK mesti menelisik benarkah itu?," tegasnya Trubus, Rabu (23/3/2022).

Menurutnya, ada dua hal yang harus dipenuhi dari persoalan tersebut.

Pertama, transparansi dan kedua adalah akuntabilitas publik.

"Misalnya penambahan itu (Anggaran) dalam rangka apa? Karena sebelumnya dalam tender kan sudah dirancang, direncanakan (anggarannya)."

"Kalau misalkan ada penambahan atau pengurangan kan berarti itu resiko kontraktor,"paparnya.

"Soal akuntabilitas publik, kalau itu anggaran dari APBD maka harus ada pertanggungjawaban publiknya."

"Kalau misalnya anggaran bukan dari APBD, ya ditelusuri dulu, dilihat asal usul anggaran itu," jelasnya lagi.

Maka itu pula, KPK dan BPK harus melihat masalah tersebut secara gamblang.

Agar, penambahan anggaran Formula E DKI Jakarta bisa dipertanggungjawabkan.

Trubus juga menuding bahwa konsep pembangunan sirkuit Formula E seperti plin plan.