Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta lebih memilih membahas revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 ketimbang memakai hak interpelasi Formula E.
Partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu mengingatkan kepada koleganya di parlemen, bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
“Kami Fraksi PKS memandang sekarang bukan interpelasi, tapi yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana kami bisa fokus memberikan pelayanan memperjuangkan nasib rakyat yang memang dalam kondisi pandemi seperti ini," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani pada Kamis (2/9/2021).
"Dengan apa? Dengan pembangunan yang akan dilakukan,” jelasnya.
Menurut Yani, salah satu cara untuk berkontribusi dalam pembangunan Jakarta itu, adalah segera membahas revisi RPJMD. Visi dan Misi dari Gubernur DKI Jakarta itu harus segera diparipurnakan untuk kepentingan rakyat.
“Kemudian soal APBD (2021) perubahan dan juga kami harus mempersiapkan R-APBD 2022,” ujarnya.
Baca juga: Sejak Lama Mengabdikan Diri, Khoirudin & Karyatin Resmi Jadi Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta
Yani menyatakan, PKS DPRD DKI Jakarta akan mengajak koleganya di fraksi lain, termasuk pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut.
Sebab, nasib rakyat Jakarta ditentukan oleh regulasi yang saat ini masih digodok oleh anggota DPRD DKI Jakarta.
“Kalau ini tidak terjadi bagaimana nasib rakyat? kalau ini tidak berjalan maka berarti kita mengorbankan rakyat. Janganlah kita mengabaikan apa yang menjadi hak warga masyarakat,” ucapnya.
Baca juga: Mensos Tandaskan Kewenangan Menambah dan Menghapus Penerima Bansos Ada pada Pemerintah Daerah
Seperti diketahui, Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kompak mengerahkan seluruh anggotanya atau full team untuk mengajukan hak interpelasi.
Totalnya, ada 33 anggota yang terdiri dari 25 anggota dari PDI Perjuangan dan delapan anggota dari PSI.
Hak interpelasi digunakan untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rencana turnamen Formula E yang digelar pada 2022 mendatang.
Dewan menilai, hendaknya turnamen dibatalkan dan duit dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Ibu Kota.
Baca juga: Warjono Tusuk Seorang ABK hingga Tewas, 23 Hari Pelarian Warjono Berakhir di Rumah Istri Siri
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bahkan telah menerima berkas dukungan untuk mengajukan hak interpelasi. Sebagai Penasehat Fraksi PDI Perjuangan, Prasetio juga membubuhkan tanda tangannya sebagai bentuk dukungan terhadap hak interpelasi.
“Hari ini saya kedatangan teman-teman anggota PDI Perjuangan dan Fraksi PSI untuk menyerakan tanda tangan. Di sini saya terima, saya rasa hak anggota dan ini harus ditindaklanjuti dan dimasukkan ke dalam paripurna,” kata Prasetio kepada wartawan pada Kamis (26/8/2021). (faf)