Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Mahasiswa mulai berani bersuara memberikan kritikan terhadap para petinggi pemerintahan.
Setelah sejumlah BEM mengkritik presiden Jokowi melalui meme maupun pemberian julukan tertentu, kali ini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) memberikan kritik baik kepada Jokowi maupun wakilnya, KH maruf Amin.
BEM KM Unnes menyebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai "The King of Silent".
Hal itu diungkapkan lewat unggahan gambar BEM KM Unnes di Instagram resmi miliknya @bemkmunnes pada Selasa (6/7/2021).
Baca juga: Ferdinand Marah saat Gus Nadirs Bela Ketua BEM UI yang Diserang Secara Pribadi oleh Pendukung Jokowi
Baca juga: Angga Sasongko dan Keluarganya Diancam usai Sutradara itu Bela BEM UI dan Serang Balik Denny Siregar
Dalam unggahannya, BEM KM Unnes juga menyebut Presiden Jokowi sebagai "The King of Lip Service" dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai "The Queen of Ghosting".
Unggahan yang disampaikan BEM KM Unnes diberi judul "Indonesian Political Troll".
Adapun unggahannya sebagai aksi digital dalam rangka mengkritik rezim pemerintahan Jokowi dan DPR yang diketuai Puan Maharani.
BEM KM Unnes mengaku, Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden di masa pandemi Covid-19 seharusnya turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan Presiden Jokowi.
Baca juga: Medsos dan WhatsApp Pengurus BEM UI Diretas usai Kritik Jokowi King of Lip Service
Bahkan, BEM KM Unnes menilai Ma'ruf Amin menihilkan eksistensinya di mata publik dan tak memberikan jawaban yang lugas, gamblang, dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, terutama pada masa pandemi Covid-19.
Secara umum, masyarakat menilai Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam.
Anehnya lagi, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, justru Ma'ruf Amin terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam.
"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardhu Kifayah melaksanakan vaksinasi Covid-19," tulis akun Instagram BEM KM Unnes dikutip dari Kompas.com.
Adapun kritik terhadap Puan Maharani, menurut BEM KM Unnes, seharusnya Ketua DPR memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi di periode ini, khususnya pandemi Covid-19.
Baca juga: Edy Rahmayadi Perbolehkan Tempat Ibadah Tetap Buka di Masa PPKM, Begini Penjelasannya
Justru, semua pengesahan itu tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law, dan lainnya).
Lalu, tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya.