Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama tidak terima diberhentikan sepihak oleh sejumlah pengurus KNPI di bawah komendo Wakil Ketua Umum Ahmad A Bahri.
Haris Pertama menyebut, rapat pleno kubu Ahmad Bahri tersebut sebagai rapat ilegal.
Sehingga, keputusan yang diambil pun tidak sah.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu sejumlah pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) memutuskan memberhentikanHaris Pertamadari jabatan ketua Umum KNPI.
Baca juga: Diberhentikan Oleh Segelintir Pengurus usai Polisikan Abu Janda, Haris Pertama Melawan:Kudeta Ilegal
Keputusan ini dihasilkan dalam rapat pleno di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (6/3).
Rapat pleno tersebut dipimpin Wakil Ketua Umum Ahmad A Bahri.
Haris Pertama pun mempertanyakan motif dari beberapa pengurus yang memberhentikannya secara sepihak.
Apalagi, tudingan bahwa ia melanggar AD/ART organisasi dianggap tidak beralasan.
"Rapat itu tidak sah, termasuk keputusan yang dihasilkan juga tidak sah," sebut Haris Pertama saat menggelar rapat pleno di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (10/3/2021)
Baca juga: Mengapa 10 Maret Diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bekasi? Begini Sejarah Singkatnya
Dalam rapat itu, Haris masih mendapatkan dukungan dari sejumlah pengurus dan para anggota KNPI lainnya.
Haris Pertama menyebutkan, dalam rapat pleno yang berbuntut pemecetan dirinya sebagai ketum tersebut, tidak ada surat undangan kepada segenap pengurus DPP KNPI.
Rapat tersebut juga disebut hanya dihadiri tidak lebih dari 20 orang.
Haris sendiri sebagai ketua umum mengaku tidak mengetahui rapat yang dilakukan beberapa orang tersebut.
Baca juga: Laporan terkait Islam Agama Arogan Naik ke Penyidikan, Abu Janda Berpeluang Jadi Tersangka
Ia bahkan terkejut ketika mereka mengumumkan memberhentikan dirinya sebagai ketua umum.
"Saya sebagai mandataris pleno tidak pernah mengetahui rapat pleno tersebut," ujar Haris Pertama saat menggelar rapat pleno di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (10/3/2021).
Haris menilai, ada beberapa pihak yang ingin mengambilalih kepemimpinan KNPI meski dilakukan dengan berbagai cara dikarenakan saat ini KNPI sedang naik daun.
Nama Haris Pertama sendiri melesat dan dikenal luas setelah dirinya menjadi inisiator pelaporan Permadi Arya alias Abu Janda terkait dua kasus berbeda, yakni dugaan rasisme terhadap Natalius Pigai serta ujaran Islam Agama Arogan.
"Saat ini KNPI sebagai organisasi kepemudaan sedang seksi atau menarik perhatian banyak pihak. Apalagi saat ini KNPI juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Saat ini KNPI juga berkeliling Indonesia memberikan bantuan terhadap para korban bencana," imbuhnya
Baca juga: Diancam Akan Dilaporkan Balik oleh Abu Janda, Haris Pertama Tak Gentar: Saya Melawan Orang Rasis
Haris menyebut, tindakan sejumlah pengurus yang akan memecat dirinya justru telah melanggar AD/ART.
Oleh karena itu organisasi akan memutuskan pengurus yang akan memecat dirinya akan dikembalikan ke induk organisasi mereka masing-masing.
Haris mengakui sebelum memberikan sanksi pihaknya telah melakukan pertemuan.
"Pertemuan sudah pernah kita lakukan tapi karena ini kesalahan fatal mereka framing seakan - akan saya melanggar AD/ART. Ini kan sebenarnya pembusukan terhadap KNPI saat ini," paparnya.
Haris mengungkapkan, selama ini antara ia dengan pengurus KNPI yang lain tidak pernah ada masalah.
Baca juga: Ayahnya Mendekam di Penjara Atas Dugaan Kasus Korupsi, Zaskia dan Shireen Sungkar Tak Pernah Besuk
Sampai saat ini pun tidak ada perpecahan di tubuh internal KNPI. Saat ini DPP KNPI tidak menerima APBN.
Jika ingin mengetahui soal anggaran maka bisa tanyakan ke sekretariat atau bendahara KNPI.
"Masalah keuangan saya selalu transparan kepada mereka. Transparan kepada Sekjen, Bendahara Umum dan kepada mereka yang menuding saya. Itu uang kecil yang mereka gunakan sebagai alat perpecahan. Ini by design hanya untuk menjatuhkan saya. Untuk merendam langkah KNPI yang saat ini sedang dicintai oleh rakyat Indonesia.
Haris menyebut kepemimpinan di KNPI sangat merakyat.
Baca juga: Partai Demokrat Dikudeta, Bupati Lebak Murka: Santet Banten Akan Dikirim untuk Moeldoko
Menurutnya, di tengah-tengah wabah COVID-19, Haris justru terus bergerak, berbuat, dan bahkan tidak ragu untuk terus berbakti pada negeri melalui program-program sosial yang menyentuh langsung kepada masyarakat.
Oleh karena itu Haris memastikan, dirinya masih aktif berkegiatan sebagai Ketum DPP, termasuk melantik pejabat baru di organisasi kepemudaan itu.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP KNPI Jacson Kumaat mengatakan bahwa Haris telah melanggar AD/ART KNPI terkait tata kelola organisasi pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, serta harta benda organisasi.
Menurut dia, Haris tak pernah menjalankan salah satu amanah Kongres KNPI XV yakni melaksanakan rapat Majelis Pemuda Indonesia (MPI) sejak dua tahun masa kepemimpinan-nya.