Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama tidak terima diberhentikan sepihak oleh sejumlah pengurus KNPI di bawah komendo Wakil Ketua Umum Ahmad A Bahri.
Haris Pertama menyebut, rapat pleno kubu Ahmad Bahri tersebut sebagai rapat ilegal.
Sehingga, keputusan yang diambil pun tidak sah.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu sejumlah pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) memutuskan memberhentikanHaris Pertamadari jabatan ketua Umum KNPI.
Baca juga: Diberhentikan Oleh Segelintir Pengurus usai Polisikan Abu Janda, Haris Pertama Melawan:Kudeta Ilegal
Keputusan ini dihasilkan dalam rapat pleno di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (6/3).
Rapat pleno tersebut dipimpin Wakil Ketua Umum Ahmad A Bahri.
Haris Pertama pun mempertanyakan motif dari beberapa pengurus yang memberhentikannya secara sepihak.
Apalagi, tudingan bahwa ia melanggar AD/ART organisasi dianggap tidak beralasan.
"Rapat itu tidak sah, termasuk keputusan yang dihasilkan juga tidak sah," sebut Haris Pertama saat menggelar rapat pleno di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (10/3/2021)
Baca juga: Mengapa 10 Maret Diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bekasi? Begini Sejarah Singkatnya
Dalam rapat itu, Haris masih mendapatkan dukungan dari sejumlah pengurus dan para anggota KNPI lainnya.
Haris Pertama menyebutkan, dalam rapat pleno yang berbuntut pemecetan dirinya sebagai ketum tersebut, tidak ada surat undangan kepada segenap pengurus DPP KNPI.
Rapat tersebut juga disebut hanya dihadiri tidak lebih dari 20 orang.
Haris sendiri sebagai ketua umum mengaku tidak mengetahui rapat yang dilakukan beberapa orang tersebut.
Baca juga: Laporan terkait Islam Agama Arogan Naik ke Penyidikan, Abu Janda Berpeluang Jadi Tersangka
Ia bahkan terkejut ketika mereka mengumumkan memberhentikan dirinya sebagai ketua umum.
"Saya sebagai mandataris pleno tidak pernah mengetahui rapat pleno tersebut," ujar Haris Pertama saat menggelar rapat pleno di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (10/3/2021).