Baca tanpa iklan
"Kami tolak KLB Moeldoko. Jangan ada yang coba obok - obok partai kami ini. Kalau masih terus dilakukan itu maka kami akan lawan," ucapnya.
Baihaki menyebut pada hari ini seluruh anggota DPRD Kota Tangerang Fraksi Demokrat berkumpul. Begitu juga 13 cabang Kecamatan mau pun organisasi sayap partai.
"Kalau ada kader yang mencatut nama DPC Kota Tangerang, kami akan menempuh jalur hukum," kata Baihaki.
Begitu juga dengan kader yang membandel. Maka akan diberikan sanksi tegas.
"Sanksinya kami pecat. Di Kota Tangerang tidak ada Demokrat yang dualisme. Semua di sini solid mendukung AHY," ungkapnya.
Pengurus DPC Demokrat Kabupaten Tangerang beserta kader dan anggota DPRD dari Fraksi Demokrat menolak Kongres luar biasa ( KLB) yang digelar di Deli Serdang Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu.
Dalam kegiatan itu menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum dianggap ilegal dan inkonstitusional.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Tangerang Dedi Sutardi.
Ia memberikan pernyataan sikap bahwa seluruh pengurus dan anggota DPRD serta kader Demokrat mendukung kepemimpinan AHY.
"Kami tidak pernah mengirimkan mandat atau utusan untuk mewakili kongres di Sumatera Utara," ujar Dedi, Minggu (7/3/2021).
Dedi mengatakan sampai saat ini dirinya tetap tegak lurus mendukung kepemimpinan yang sah hasil kongres Maret 2020 yakni Agus Hari Murti Yudoyono.
Menurutnya, kudeta politik yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengatas namakan Demokrat adalah ilegal.
"Kami meminta kepada kader Demokrat untuk tenang dan tidak panik," ucap Dedi.
Hal senada dikatakan Sekretaris Fraksi Demokrat Kabupaten Tangerang Yaya Ansori. Dirinya menyebut seluruh anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi Demokrat menolak Kongres luar biasa ( KLB), karena sudah merampas dan menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Kami pastikan bahwa anggota Dewan dari Fraksi Demokrat tetap solid mendukung kepemimpinan AHY dan menolak KLB," kata Yaya.