Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Pengamat politik Saiful Mujani menilai lonceng kematian Partai Demokrat semakin kencang.
Di samping itu, KLB Demokrat dan terpilihnya KSP Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum bukti pelemahan partai oposisi oleh pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Setelah Moeldoko merebut kekuasaan dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), maka susunan pengurus Partai Demokrat tinggal menunggu pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly yang merupakan kader PDIP.
Seperti diketahui, dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PD di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), Kepala Sekretariat Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Setelah ini, susunan kepengurusan PD hasil KLB akan disampaikan ke Menkumham Yasona Laoly untuk disahkan.
Baca juga: KLB Tetapkan Moeldoko Jadi Ketum, Pengamat: Berakhirnya Era Demokrat sebagai Partai Keluarga SBY
Baca juga: Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Demokrat Hasil KLB, Pernah Dua Kali Nyalon Ketum
"Kalau (Menkumham) mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD AHY, lonceng kematian PD makin kencang," kata Saiful Mujani melalui akun twitternya, Sabtu (6/3/2021) pagi ini.
Saiful Mujadi sengaja membuat kultwit terkait kisruh PD yang berbuntut KLB di Sumatera Utara.
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ini mengatakan bahwa demokrasi di dunia saat ini tengah mengalami kemunduran karena tindakan politik para pejabat yang justru hasil demokrasi itu sendiri.
"Kita (Indonesia-Red), mungkin masuk di sini," katanya.
Selain itu, pengambilalihan Partai Demokrat oleh pejabat pemerintah adalah tindakan untuk melemahkan partai oposisi yang akan berdampak pada melemahnya demokrasi.
"Selama ini (Partai) Demokrat oposisi di DPR, dan KSP Moeldoko ambil alih Demokrat merupakan wujud semakin tuntasnya pelemahan oposisi setelah sebelumnya Prabowo dan Gerindra takluk," tulis Saiful Mujani di akun twitternya.
Dia membandingkan cara KLB parpol pada era Orde Baru dan Orde Reformasi saat ini.
Pada era Orde Baru yang otoriter, pengambilalihan kepemimpinan partai lewat KLB dilakukan oleh kader partai itu sendiri. Sebagai contoh adalah kasus Partai Demokrasi Indonesia (PDIP).
"Tetapi pada era demokrasi sekarang, demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa," kanya.
Baca juga: Mahfud MD: Belum Ada KLB Partai Demokrat, Pengurusnya yang Resmi Sekarang AHY Putra SBY
Kultwit Lengkap Saiful Mujani
Inilah kultwit lengkap Saiful Mujani lewat akun @saiful_mujani:
1. Setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua partai Demokrat lewat KLB maka selanjutnya tergantung negara, lewat menkumham dari PDIP, Yasona, mengakui hasil KLB itu atau tidak. Kl mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD Ahy, lonceng kematian PD makin kencang.
2. PD AHY selanjutnya akan menggugat ke pengadilan, dan ini biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung. Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024. katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya?
3. Saya tak bisa membayangkan PD bisa besar dan bahkan terbesar pada 2009 tanpa SBY. Suka ataupun tidak itu adalah fakta. Moeldoko bisa gantikan itu? Spti mantan jendral2 lainnya mimpin partai, KSP ini (Moeldoko-Red) tak lebih dr Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai.
4. Akibatnya, 2024 Demokrat bisa menjadi seperti Hanura sekarang, yang hilang di parlemen setelah Wiranto tak lagi mimpin partai itu.
5. Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justeru jadi presiden karena demokrasi.
6. Pelemahan demokrasi ini bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi. Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden u demokrasi.
Wartakotalive.com belum mendapat konfirmasi langsung dan penjelasan lebih detail dari Saiful Mujani terkait komentarnya tersebut.