Baca tanpa iklan
Hukuman untuk kejahatan yang dilakukan untuk memberantas 'aib' seorang wanita, karena pergaulan bebas atau tidak mematuhi aturan agama dan budaya, sekarang akan sama untuk jenis penyerangan lainnya.
Reformasi itu terjadi sebulan pasca kurator festival sastra Hay di UEA melepaskan anonimitasnya guna menuduh Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan (69) menteri toleransi Emirat, menyerangnya.
Caitlin McNamara (32) mengklaim, pangeran teluk mencium, Sheikh Nahyan, dan meraba-raba dia saat dia pergi mengunjunginya di vila pulau pribadinya di bulan Februari 2020 untuk membahas festival sastra pertama Hay di Abu Dhabi.
Dia mengalami 'cobaan empat jam' di mana dia diduga menggosok payudaranya, mencoba menciumnya, menjepitnya ke tempat tidur dan meraba-raba dia.
Festival tersebut membatalkan waralaba di UEA setelah tuduhan itu dipublikasikan.
Pengacara Sheikh Nahyan membantah tuduhan McNamara.
Tetapi Crown Prosecution Service (CPS) mengumumkan, tidak ada kasus hukum yang akan diajukan terhadap menteri Emirat karena tidak memenuhi kriteria hukum yang diperlukan untuk mengajukan tuntutan.
Ada sekitar 8,4 juta mantan patriat - termasuk 250.000 warga Inggris - yang tinggal di negara yang di bawah amandemen tersebut akan diizinkan untuk menghindari pengadilan Syariah Islam tentang masalah-masalah seperti pernikahan, perceraian, dan warisan.
Pengumuman itu tak menyebutkan perilaku lain yang dianggap menghina adat istiadat setempat yang telah membuat orang asing dipenjara di masa lalu.
Baik itu seperti tindakan homoseksualitas, berpakaian silang, dan menunjukkan kasih sayang di depan umum.
Nilai-nilai Islam tradisional tetap kuat dalam persatuan tujuh kerajaan gurun pasir.
Meski begitu, Annelle Sheline, seorang peneliti Timur Tengah di Quincy Institute for Responsible Statecraft, menulis di Twitter, sebut perubahan drastis bisa terjadi tanpa terlalu banyak perlawanan populer.
Hal itu disebabkan populasi warga, terutama di kota-kota utama Dubai dan Abu Dhabi, sangat kecil.
Kira-kira 1 juta orang Emirat di UEA, negara yang diperintah secara turun-temurun lama dikritik karena penindasannya.
Penindasan tersebut terhadap perbedaan pendapat, sangat dekat dengan garis pemerintah.
Partai politik dan serikat buruh tetap ilegal. (CC/PRO/Wartakotalive.com/DailyMail)