“Monorel ini sudah enam Gubernur dari Bang Yos (Sutiyoso) Bang Foke (Fauzi Bowo), Pak Jokowi, Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), Pak Djarot, kemudian sekarang Pak Anies."
"Dari setiap Gubernur, terus melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi,” kata pria yang akrab disapa Ariza itu, Jumat (23/10/2020).
“Pak Gubernur juga sudah mengatakan dalam waktu dekat, kami akan melakukan evaluasi menyeluruh dan kami akan menyikapi secara baik,” tambah Ariza.
Baca juga: 22 Warga Kabupaten Bogor Jadi Pasien Baru Covid-19 per 23 Oktober 2020, Cigudeg Balik ke Zona Merah
Menurutnya, penyelesaian kasus tiang pancan monorel tidaklah mudah.
Kata dia, dibutuhkan sinergitas dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pernah menangani proyek tersebut.
“Harus ada keputusan yang adil, dan apakah nanti diputuskan dicabut atau dimanfaatkan semaksimal mungkin."
Baca juga: Doni Monardo Bentuk Satgas Padat Karya, Mayoritas Anggotanya Emak-emak, Dikasih Honor Rp 1 Juta
"Nanti Pak Anies mengundang seluruh jajaran terkait, dan kami akan mencarikan solusi yang terbaik,” papar Ariza.
Ariza menjelaskan, solusi terbaik yang dimaksud dari berbagai sisi.
Misalnya dari segi fungsi, struktur, penggunaan, dan sebagainya.
Baca juga: Kebakaran Hanguskan 9 Rumah di Kelapa Gading, Satu Warga Tewas
Dia juga harus mendengarkan pendapat dari DPRD DKI Jakarta.
Sebagai mitra kerja Pemprov DKI Jakarta, mereka memiliki hak untuk memberikan saran dan masukan agar kebijakan ke depan berdampak positif bagi warga Jakarta.
“Ya dalam waktu dekat, insyaallah kami akan cari waktunya."
Baca juga: Mengapa Api di Gedung Kejagung Merambat dari Atas ke Bawah dan Bukan Sebaliknya? Ini Kata Polisi
"Karena pengelolaannya kan milik pemerintah daerah, kalau tiangnya milik BUMN dan Jakarta Monorail,” jelasnya.
Seingat dia, sebelum menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta, BUMN dan Jakarta Monorail sempat meminta ganti dana sebesar Rp 600 miliar.
Namun berdasarkan rekomendasi dari BPKP nilainya sekitar Rp 204 miliar, atau sama ketika era Gubernur Fauzi Bowo.
Baca juga: Ini Alasan ICW Minta Jokowi Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin, Dianggap Lindungi Pinangki