Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi X DPR tidak setuju dengan usulan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menginginkan adanya pendidikan militer bagi mahasiswa selama satu semester.
Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf mengatakan, setiap universitas saat ini difokuskan menjalankan program Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diberikan prodi magang kerja selama tiga bulan.
"Jadi saya nilai belum perlu pendidikan militer satu semester yang nantinya tinggal di barak."
• INI Lima Bank yang Ditunjuk BI Jadi Tempat Penukaran Uang Rp 75 Ribu, Jangan Lupa Syaratnya Ya
"Ini memberatkan mahasiswa nantinya," ujar Dede saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/8/2020).
Menurut Dede, program bela negara dapat diterapkan kepada mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), misalnya pada kegiatan Pramuka maupun Resimen Mahasiswa (Menwa).
"Di dalam Pramuka kan sudah diajarkan mencintai negara, membela negara."
• BREAKING NEWS: Jaksa Fedrik Adhar yang Tangani Kasus Novel Baswedan Meninggal di RSPI Bintaro
"Jadi nantinya setiap mahasiswa pada semester pertama diwajibkan untuk ikut UKM itu," papar Dede.
Ia menyebut, nantinya UKM tersebut tetap di bawah rektor masing-masing kampus, dan programnya dapat diisi oleh Kemenhan, tetapi kegiatannya tidak perlu di barak.
"Yang mengajarkan senior-seniornya di kampus, nantinya akan timbul jiwa korsanya tanpa membuat stres mahasiswa."
• UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 17 Agustus 2020: 94.458 Pasien Sembuh, 141.370 Positif, 6.207 Wafat
"Seperti UKM biasanya saja dan kegiatan belajar di kampus juga tetap berlangsung," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pertahanan tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar para mahaswa bisa ikut Program Bela Negara.
Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, rencananya mahasiswa bisa ikut pendidikan militer selama satu semester.
Nantinya, kata Trenggono, hasil dari pendidikan tersebut akan dimasukkan ke dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
• Subsidi Gaji Rp 600 per Bulan Cair pada 25 Agustus 2020, Bakal Diserahkan Langsung oleh Jokowi
Trenggono mengatakan, rencananya program tersebut ditujukan agar Indonesia memiliki generasi milenial yang tidak hanya kreatif dan inovatif, melainkan juga cinta bangsa dan negara dalam kehidupannya sehari-hari.
"Nanti, dalam satu semester mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukkan ke dalam SKS yang diambil."
"Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan."
• LIVE STREAMING Upacara HUT ke-75 RI di Istana: Wakil Aceh Dipilih Jadi Pembawa Sang Merah Putih
"Semua ini agar kita memiliki milenial yang tidak hanya kreatif dan inovatif."
"Tetapi cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-harinya," kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2020).
Ia mengatakan, Kemhan melalui Program Bela Negara akan terus menyadarkan masyarakat, terutama para milenial, untuk bangga sebagai orang Indonesia.
• Erick Thohir: Kebijakan Bapak Presiden Tangani Covid-19 Sudah Tepat, Enggak Usah Berdebat Lagi
Trenggono berpesan agar milenial Indonesia tidak kalah dengan Korea Selatan yang mampu mengguncang dunia melalui budaya K-Pop, yang jika dilihat dari sudut pertahanan, sebagai cara mereka melalui industri kreatifnya mempengaruhi dunia.
Menurutnya, Indonesia seharusnya bisa seperti itu, karena kita punya seni dan budaya yang banyak.
"Rasa bahwa saya adalah orang Indonesia, terlahir di Indoensia, memiliki kultur Indonesia, adat istiadat Indonesia."
• HUT ke-75 RI, Jokowi Kembali Kenakan Baju Adat Asal NTT, Kali Ini dari Timor Tengah Selatan
"Kami ingin melalui Program Bela Negara, milenial bangga terlahir di Indonesia, menjadi bagian dari warga dunia."
"Ini filosofi dari Program Bela Negara itu," terang Trenggono.
Trenggono mengatakan, kecintaan terhadap negara oleh milenial bisa ditunjukkan dengan bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad), sesuai amanat UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
• Besok KAMI Ajukan 8 Tuntutan kepada Jokowi di Tugu Proklamasi, Siap Debat dengan Siapapun
"Komcad ini bukan wajib militer. Ini kesadaran dari warga masyarakat yang ingin membela negara jika terjadi perang, difasilitasi dengan memberikan pelatihan selama beberapa bulan."
"Usai latihan dikembalikan ke masyarakat. Jika negara dalam keadaan perang, mereka siap bertempur," bebernya.
Trenggono juga berpesan kepada para milenial untuk terus belajar dan berkompetisi.
• FOTO-FOTO Polisi dan Pengendara Berdiri Tegak Saat Peringatan Detik-detik Proklamasi di Bundaran HI
Ia meminta agar milenial Indonesia tidak kalah dengan milenial di negara lain.
"Bikin inovasi dan lain sebagainya yang bisa membawa harum nama bangsa dan bermanfat bagi masyarakat."
"Kita yang sudah senior selalu akan memberi ruang dan fasilitas untuk generasi berikutnya berkompetisi," papar Trenggono.
• Uang Kertas Baru Nominal Rp 75.000 Diluncurkan Saat HUT ke-75 RI, Begini Cara Mendapatkannya
Indonesia saat ini, kata Trenggono, adalah negara yang tengah berkompetisi, karenanya harus siap menghadapi persaingan dunia.
Indonesia, kata dia, akan memasuki era bonus demografi mulai 2025 sampai 2030, yang ditandai dengan dominannya penduduk usia produktif.
Generasi milenial, kata Trenggono, akan mengisi bonus demografi tersebut, sehingga perlu disiapkan untuk menggerakkan perekonomian bangsa di masa depan.
• Pakai Teknologi Teranyar, Uang Kertas Baru Pecahan Rp 75 Ribu Lebih Sulit Dipalsukan
"Kita negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang kuat, laut bagus, alam bagus, dan lainnya."
"Jadi, generasi berikutnya ini harus kita pacu, kita picu supaya mereka punya jiwa atau rasa nasionalisme yang tumbuh."
"Mereka lahir dan besar di mana pun akan kembali ke tanah air atau negara ini."
"Mereka harus tunjukkan kecintaannya kepada bangsa ini melalui satu kreativitas dan inovasi, serta cinta produk lokal," beber Trenggono. (Seno Tri Sulistiyono)