Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tidak ada trade-off atau tawar-menawar antara kesehatan dan ekonomi saat pandemi Covid-19.
Dia menjelaskan, keduanya ibarat bayi kembar siam yang tidak dipisahkan.
"Maka kalau tidak ada kesehatan, tidak ada ekonomi, begitu juga sebaliknya," ujarnya seperti dikutip dari akun Instagram @smindrawati, Sabtu (23/5/2020).
• Maruf Amin: Kami Pemerintah Mohon Maaf Bahaya Corona Belum Hilang
Itu sebabnya, lanjut Sri Mulyani, saat terjadi pandemi, langkah pertama pemerintah adalah mengunci terlebih
dahulu dana Rp 75 triliun.
Hal itu khusus untuk kesehatan atau penyelamatan masyarakat dari Covid-19.
"Saya mengapresiasi semua masukan yang akan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan APBN 2021."
• Pemprov DKI Jakarta Bolehkan Warga Takbiran di Masjid, Maksimal 5 Orang dan Bergantian
"Khususnya untuk reformasi di bidang kesehatan," katanya.
Tidak lupa, eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berada di garis depan.
"Saya dapat merasakan beratnya hari-hari yang dihadapi, namun jangan menyerah dan teruslah menyuarakan semangat untuk melawan Covid-19."
• 5.057 Pasien Covid-19 di Indonesia Sembuh, 1.510 Diantaranya Warga Jakarta
"Karena semangat tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah sinyal harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia."
"Bersama, mari kita tetap jaga harapan untuk menghadapi tantangan pandemi ini demi menyelamatkan Indonesia," paparnya.
Jumat 22 Mei 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan berkesempatan mengadakan dialog dengan Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK).
• Hasil Investigasi, KPU Pastikan Data 2,3 Juta Pemilih Pemilu 2014 Tidak Bocor dan Tak Diretas
Melalui Instagram @smindrawati, Sri Mulyani mengaku bersyukur dialog ini bisa terlaksana.
"Karena saya berkesempatan menyampaikan secara pribadi rasa kagum saya, penghargaan yang
setinggi-tingginya."
"Dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat profesi/asosiasi di bidang
kesehatan."
• Siagakan 2.688 Personel, PLN Pastikan Pasokan Listrik di Jakarta Aman Saat Lebaran
"Atas dedikasi, pengorbanan, dan risiko yang dihadapi dalam menghadapi pandemi COVID-19 di garis
terdepan," ujarnya, Sabtu (23/5/2020).
Selain itu, dia juga mengungkapkan rasa sedih dan prihatin yang mendalam untuk para tenaga medis yang gugur dalam melaksanakan tugas menyelamatkan nyawa korban Covid-19.
"Sebagai Menteri Keuangan, saya memiliki tanggung jawab dan andil di dalam formulasi kebijakan," ucap Sri Mulyani.
• Lelang Motor Listrik Jokowi, Bamsoet: Kami Kena Prank Buruh di Jambi Bernama M Nuh
Karenanya, eks Direktur Ppelaksana Bank Dunia itu menambahkan, akan berusaha sebaik mungkin untuk mendengarkan berbagai pandangan.
"Mendengar pandangan dan aspirasi di luar domain fiskal yang memiliki dampak terhadap keuangan negara," tuturnya.
Defisit Jadi 6,27 persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, akan ada tambahan dari alokasi belanja negara Rp 106,3 dari Perpres Nomor 1 Tahun 2020.
Di dalamnya termasuk tambahan-tambahan subsidi untuk UMKM Rp 34,2 triliun, diskon listrik dari 3 bulan menjadi 6 bulan, dan bansos tunai yang diperpanjang hingga Desember.
"Karena itu, APBN akan mengalami defisit sebesar Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 persen."
• Polemik Lelang Motor Listrik, Bamsoet: Saya yang Patut Disalahkan, Jokowi Tidak Tahu Apa-apa
"Ini di dalam rangka untuk menanggulangi dan mendorong ekonomi agar tetap bisa bertahan dalam menghadapi tekanan Covid-19," ujarnya saat teleconference di Jakarta, Senin (18/5/2020).
Sri Mulyani menyampaikan, untuk bisa mendanai defisit sebesar Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 persen, dilakukan melalui pembiayaan dan pengadaan surat berharga.
Hal itu sudah diatur di dalam Perpu maupun Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia.
• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 22 Mei 2020: 20.796 Pasien Positif, 5.057 Sembuh, 1.326 Meninggal
Sementara, pendapatan negara diperkirakan terkontraksi 13,6 persen, dengan rincian perpajakan turun 9,2 persen dan PNBP mengalami penurunan 29,6 persen.
Dengan demikian, lanjutnya, pendapatan negara akan mencapai Rp 1.691,6 triliun, lebih rendah dari yang ada di dalam Perpres sebesar Rp 1.760,9 triliun.
"Ada tambahan penurunan pendapatan sebesar Rp 69,3 triliun, karena tadi banyak insentif pajak yang diberikan dan pelemahan ekonomi di semua sektor," jelas Sri Mulyani. (Yanuar Riezqi Yovanda)