Baca tanpa iklan
Sebelumnya, diberitakan bahwa meski terjadi perubahan politik yang sangat cepat menyusul pertemuan di antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra.
Hal itu tidak menjadikan PKS untuk ikut koalisi di pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi di periode kedua.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aboebakar Alhabsyi menegaskan bahwa partainya akan menjadi Oposisi yang bermartabat.
“Oposisi bermartabat adalah sikap yang mewakili kepentingan rakyat untuk sejahtera dan adil."
"Bukan mewakili kelompok sendiri yang asal berbeda,” ujarnya dalam diskusi dialektika demokrasi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis ( 25/7/2019).
• Afriansyah Noor Selaku Sekjen PBB Menjelaskan PBB akan Bersama Jokowi Membangun Indonesia
Ketua kelompok fraksi (Kapoksi) PKS di Komisi III DPR menambahkan, selama pemerintah menjalankan kebijakan sesuai kepentingan rakyat, Partainya pasti mendukung kebijakan tersebut.
“Tapi, sebaliknya, kalau tidak sesuai kepentingan rakyat, Kamilah yang terdepan berteriak berhadapan dengan pemerintah,” tegasnya.
Ketua DPP PKS, Wilda Kalimantan inj menilai bahwa Pemerintah Jokowi perlu sparing partner agar maksimal melayani rakyat.
“Kalau tidak ada lawan seimbang, pertandingan tentu tidak akan menarik,” imbuhnya.
Menurutnya, di negara yang menganut sistem demokrasi, kontrol terhadap pemerintah sangat diperlukan agar jalannya roda pemerintahan berjalan dengan baik.
“Sepeda itu bergerak kalau pedal kiri jalan turun ke bawah maka pedal kanan main juga, kalau dia berhenti maka akan jatuh sepeda itu, begitu juga dengan negara kalau ada kontrol maka akan berjalan baik dan kalau tidak maka akan berat nanti,” katanya.
“Oleh karena itu PKS tidak terlalu memikirkan masalah posisi dan jabatan, kita belajar PDI-P, dia sudah priode santai saja. Biasanya, oposisi sebentar yang bermartabat begini, biasanya tahun depan akan menang,” katanya.
Terkait dengan sikap partai Gerindra yang bertemu dengan elit partai yang notabene rival dalam pilpres lalu, Habib menilai, hal itu merupakan keputusan dari Partai Gerindra sendiri bukan dari keputusan di koalisi adil dan makmur.
“BPN sudah selesai, selesai 28 Juni lalu dibubarkan, jadi udah nggak ada lagi koalisi dan silahkan mengambil tindakan masing-masing,” katanya.
Namun demikian, sambung dia, langkah Gerindra yang melakukan berbagai pertemuan dengan bekas rivalnya di Pilpres 2019 memunculkan rasa tidak nyaman bagi sejumlah partai terutama partai yang selama ini mendukung Jokowi-Maruf Amin.