Baca tanpa iklan
Sejak data anggaran APBD lem aibon dan pulpen miliaran rupiah jadi viral di medsos, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan atau Anies Baswedan sebut sistem e-budgeting tak smart.
Diketahui, sistem e-budgeting Pemprov DKI Jakarta itu, warisan dari Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP.
Soal anggaran lem aibon dan pulpen miliaran rupiah, Ahok ungkap cara mudah kontrol anggaran, sampai Ahok bisa tahu ada PNS mark up anggaran.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran seharusnya sudah disusun dan dimasukan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.
• Roy Hodgson Jaga Konsistensi dan Fokus Hadapi Leicester City
• Mauricio Pochettino Ingin Lihat Sisi Sangar Dele Alli
• Laga Kontra Totenham Hotspur Jadi Pertaruhan Nasib Marco Silva di Everton
Dengan demikian, anggaran seluruh komponen itu mudah dikontrol.
Hal itu diungkapkan Ahok menanggapi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta yang tidak memasukkan anggaran sebenarnya ke dalam sistem e-budgeting saat menyusun anggaran 2020.
"Harus (dimasukan) semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).
Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.
• PENGAKUAN Blak-Blakan PNS 10 Tahun Bercadar Soal Menteri Agama Larang Bercadar dan Celana Cingkrang
• WANITA TAJIR POLIANDRI Tak Puas Punya 3 Suami, Kini Koleksi Pacar di Rumah, Saat Hamil Kebingungan
• DOKTER TERAWAN Bikin Nangis Emak-Emak di Kantin Kemenkes RI Jadi Heboh dan Viral, Simak Kronologinya
Sebab, rincian komponen ini sudah dimasukan ke dalam sistem e-budgeting.
Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikan (mark up).
"Bisa tahu beli apa saja, dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua tidak bisa asal masukkan," kata Ahok.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan sebelumnya akui, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 tanpa menyusun rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran.
• VIDEO: Rayakan Ultah Ke-9, Gojek Siapkan Startegi Bisnis Melangkah Jauh Ke Depan
• Penyebab Percikan Api Kabel Bawah Tanah Milik PLN Diduga Akibat Proyek Pedestrian
• HEBOH Temuan Makhluk Misterius Bertubuh Separuh Kucing dan Kadal di Pantai, Hewan Apa Itu?
KUA-PPAS merupakan cikal bakal rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
Mahendra mengatakan, prosedurnya adalah komponen riil anggaran baru disusun setelah dokumen KUA-PPAS ditandatangani.
Yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).
Sementara dalam sistem e-budgeting, sebelum penyusunan KUA-PPAS wajib ada detail komponen anggaran agar komponen itu bisa dianggarkan dalam APBD yang disahkan.
Karena itu, setiap SKPD menyusun komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran riil yang dibutuhkan untuk 2020.
"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu kemarin.
Ahok: Anies Baswedan Over Smart
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut, Gubernur DKI Anies Baswedan terlalu pintar.
Hal itu disampaikan Ahok saat ditanya soal pernyataan Anies soal e-budgeting Pemprov DKI saat ini yang tidak smart.
E-budgeting tersebut adalah warisan era kepemimpinan Joko Widodo-Ahok.
"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).
Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia jabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.
"Bisa tahu beli apa saja dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua, tidak bisa asal masukkan," kata dia.
Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikkan (mark up).
"Kan sistem sudah di-input harga satuan barangnya, kecuali harga satuan semua diubah," ucap Ahok.
Sebelumnya, penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI disorot publik karena banyak kejanggalan.
Pihak Pemprov DKI mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asal memasukkan anggaran.
Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.
Menanggapi kritik dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Anies malah menyalahkan sistem yang ada.
Seperti anggaran lem Aibon Rp 82,8 miliar, menurut Anies, disebabkan adanya kesalahan sistem digital.
“Ya, sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal"
"Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital, tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
Anies mengatakan, sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.
Dengan sistem itu, akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.
“Ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.
Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.
"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu"
"Itu tinggal dibuat algoritma saja, itemnya itu jenisnya Aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu"
"Harusnya ditolak itu sama sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.
Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.
Adapun sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Jokowi-Ahok menjabat pada 2012.
Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ahok: Detail Anggaran Harus Dimasukkan dari Awal, Jadi Mudah Kontrolnya" dan "Ahok: Pak Anies Terlalu Over Smart"