Jalan Depan Gedung DPR/MPR Ditutup karena Unjuk Rasa Mahasiswa, Ini Pengalihan Arus Lalu Lintasnya

"44,9 persen (setuju) dari survei Litbang Kompas."

"Kedua, ada alasan lembaga KPK itu bisa menghambat upaya investasi."

"Nah, ini enggak dipahami masyatakat," tutur Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

• Pencalonan Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2021 Dihantui Kerusuhan Suporter, Ini Kata Sekjen PSSI

Survei Litbang Kompas yang dirilis pada 16 September lalu menunjukkan, 44,9 persen masyarakat mendukung revisi UU KPK.

Sedangkan yang tidak setuju 39,9 persen, dan yang menjawab tidak tahu 15,2 persen.

Menurutnya, revisi Undang-undang KPK sebenarnya untuk menguatkan lembaga anti-rasuah itu dalam melakukan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

• BREAKING NEWS: Densus 88 Gerebek Rumah Terduga Teroris di Cilincing, Ditemukan Bahan Peledak

"Tidak ada upaya pemerintah untuk melemahkan KPK, tapi ada upaya dari DPR dan pemerintah untuk ayo kita perbaiki KPK agar semua orang percaya kepada KPK."

"Jangan sampai KPK kehilangan legitimasi karena melakukan hal-hal yang tidak terukur," paparnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantas menyayangkan pernyataan Moeldoko yang menyebut lembaga anti-rasuah menghambat investasi.

• Kawanan Monyet di PIK Doyan Santap Sesajen Warga, Juga Suka Makan Sampah Tercemar Logam Berat

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku belum mengetahui dengan jelas argumentasi kenapa KPK dianggap menghambat atau memengaruhi investasi.

Terpenting, kata Febri Diansyah, jangan sampai demi investasi, pemberantasan korupsi dipinggirkan.

"Kami tentu sangat sayangkan kalau benar ada pernyataan itu seolah-olah jangan sampai seolah-olah demi investasi."

• Warga Kabupaten Tangerang Harus Rogoh Kocek Hingga Rp 2,4 Juta Demi Bisa Mandi Pakai Air Bersih

"Kita juga belum tahu investasi yang mana, pemberantasan korupsi kemudian dipinggirkan," ujar Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Menurut Febri Diansyah, terhambatnya investasi justru bukan karena KPK.

Melainkan, karena adanya ketidakpastian hukum termasuk dalam segi pemberantasan korupsi.

• BREAKING NEWS: Putra Sulung Jokowi Daftar Jadi Calon Wali Kota Solo Lewat PDIP