Baca tanpa iklan
Dalam arahannya, Wiranto menyampaikan rakor ini digelar untuk menghindari terjadinya konflik nasional setelah Pemilu 2019. Terlebih jelang 22 Mei 2019 saat rekapitulasi Pemilu 2019, banyak isu soal people power.
"Ini semua membuat masyarakat cemas, oleh karena itu rapat hari ini merupakan satu sinergitas dari pusat dan daerah," jelasnya.
"Dari semua kementerian dan lembaga termasuk yang ada di bawahnya kepolisian, TNI, hingga pemerintah daerah. Ini mensinergikan hal-hal negatif yang mungkin terjadi yang berujung pada konflik sosial," papar Wiranto.
• Fadli Zon Bikin Sajak Teranyar Berjudul Rakyat Bergerak, Katanya Negeri Ini Makin Rusak
Wiranto menuturkan, pihaknya mengapresiasi Pemilu 2019 sudah selesai dan mendapat apresiasi dari 39 negara.
Namun, sementara ini masih menyisakan masalah dalam hal penghitungan suara, karena masih ada pihak-pihak yang tidak mengakui penghitungan.
Bahkan, ada yang tidak mengakui hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan oleh KPU. Termasuk, ada juga indikasi tidak mau melaporkan kepada lembaga yang sudah ditunjuk, misalnya perselisihan angka jumlah hasil ke MK, tapi melaksanakan dengan tanda kutip people power.
• Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional di 19 Provinsi, Prabowo-Sandi Baru Unggul di Lima Daerah
"Polisi dan TNI kan sudah menunjukkan suatu iktikad yang sangat luar biasa, mereka bersatu padu melakukan pengamanan secara maksimal. Sehingga masyarakat tidak perlu takut, khawatir, tenang-tenang saja, jalani kehidupan seperti biasa," imbau Wiranto.
Dia juga mengajak seluruh pimpinan nasional hingga daerah, agar bersama-sama merawat persatuan dan kesatuan bangsa, supaya tidak terjadi konflik sosial. Dia juga meminta semua pihak dapat menerima hasil Pemilu 2019 secara legawa.
"Artinya ya mengakui itu kalau ada masalah-masalah salurkan ke hukum ke lembaga hukum yang sudah disiapkan. Ada MK, DKPP, ada Bawaslu, ada Gakkumdu," ucapnya.
Wiranto Minta Jangan Ada Pengerahan Massa dari Daerah ke Jakarta
Wiranto pun meminta pejabat di daerah melarang warganya untuk mengikuti ajakan people power di Jakarta pada 22 Mei 2019.
"Bagaimana supaya tidak ada penumpukkan massa? Saudara tolong dari daerah jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta," pinta Wiranto.
Wiranto juga mewanti-wanti jangan sampai pejabat di daerah termasuk kepala desa, Kapolsek, Danramil, Bhabinkamtibmas, hingga Bhabinsa, tidak bisa membendung warga untuk ke Jakarta.
• Eggi Sudjana Ditahan, Fadli Zon Ungkap Sembilan Laporannya Tidak Diproses Polisi
"Pusat dan daerah harus sinergi, jangan ada kerembesan di ibu kota. Jelaskan ke masyarakat tidak perlu ke Jakarta. Terlebih lagi tengah puasa, nanti sahur dan buka bagaimana. Pasti mereka akan berpikir," tuturnya.
Sementara, Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menjamin situasi kamtibnas pada 22 Mei 2019 akan aman.