Baca tanpa iklan
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan, kekeliruan input data form C1 ke Situng KPU, tidak cuma terjadi pada satu pasangan calon presiden dan wakil presiden saja.
Dua paslon, Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, katanya, sama rata mendapatkan keuntungan dan kerugian dari kesalahan input tersebut.
Pernyataan Mahfud MD ini sekaligus membantah tudingan kecurangan bahwa kekeliruan input form C1 hanya cenderung pada salah satu paslon saja.
• Mencoblos Bersama Istri, Maruf Amin: Ini Pencoblosan Paling Nikmat
"Kesalahan input TPS itu bukan hanya menguntungkan 1 paslon. 2 paslon itu sama-sama dapat keuntungan, sama-sama dapat kerugian," kata Mahfud MD seusai meninjau langsung proses Situng di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019) petang.
Dia meyakini kekeliruan data Situng ini tidak akan bisa lolos dalam proses rekapitulasi manual KPU, yang akan dimulai pada 25 April besok dan berakhir pada 22 Mei 2019.
Keyakinannya merujuk pada setiap paslon Pilpres dan KPU punya salinan form C1. Kemudian saksi-saksi TPS juga dapat dihadirkan.
• Direktur Utama PLN Sofyan Basir Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek PLTU Riau-1, Ini Perannya
Sehingga, bila ada keberatan karena dugaan form C1 palsu, hal itu bisa langsung diverifikasi serta diketahui data siapa yang benar dan salah.
"Kenapa enggak? Karena, tiap paslon punya salinan C1, KPU punya, saksi TPS punya. Kalau ada yang palsu pasti ketahuan. Di situ aja caranya nanti," jelasnya.
Mahfud MD mengakui ada kekeliruan entri data Situng. Namun, kekeliruan itu sangat kecil sekali bila dibandingkan jumlah total TPS.
• Ini Tiga Kategori Masyarakat yang Dibebaskan dari Kewajiban Bayar PBB-P2
Sebanyak 105 dari 241.366 TPS yang telah diinput ke Situng, keliru memasukkan data. Dari 105 TPS yang keliru, 65 TPS sudah dikoreksi. Sedangkan 41 sisanya masih dalam proses koreksi.
Bila dikalkulasi, kesalahan input data C1 ke Situng hanya sekitar 0,0004 persen. Artinya, dari setiap 2.500 TPS, hanya 1 TPS yang kedapatan keliru menginput data.
"Nah, kekeliruan itu berarti hanya ada 0,0004 persen dari seluruhnya, atau perbandingannya hanya 1 dari 2.500 TPS," terang Mahfud.
• Kapok Gelar Pemilu Serentak Pakai Lima Kotak Suara, KPU: Cukup Sekali Saja
Mahfud MD dan beberapa lembaga syawadaya masyarakat (LSM) berencana mengajak presiden terpilih Pemilu 2019, untuk bersama-sama membahas evaluasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Ia menilai, regulasi yang diterapkan saat ini masih banyak pasal-pasal berlubang. Hal tersebut berimbas pada titik lemah UU Pemilu ada di mana-mana.
"Banyak hal yang harus ditinjau, karena masih banyak lubang-lubang (pasal) yang menjadi titik lemah dalam UU Pemilu," terang Mahfud MD.
• Jusuf Kalla Minta Jokowi dan Prabowo Bertemu Langsung, Jangan Lewat Utusan
Salah satu persoalan penting yang ia tekankan untuk dievaluasi ialah terkait banyaknya petugas penyelenggara Pemilu yang tumbang bahkan meninggal dunia, lantaran kerja maraton dalam proses rekapitulasi suara.
Kemudian, tuturnya, sistem Pemilu serentak 2019 juga harus dievaluasi secara komperhensif.
Terutama, pada frasa kata 'serentak'. Jam kerja petugas yang bekerja di lapangan juga harus menjadi pertimbangan.
• Ratna Sarumpaet: Pemilu 2019 Berantakan, Jangan-jangan Panitianya Pelit
"itu kita evaluasi lagi. Ataukah harinya bisa dipisah, atau panitia di tingkat lokal, panitianya bisa dipisah tetapi dengan kontrol yang ketat," beber Mahfud MD.
Kemarin, Mahfud MD meninjau langsung proses input data hasil penghitungan suara atau formulir C1 Plano ke dalam Situng di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
Dalam kunjungannya ini, Mahfud MD mewakili organisasi Gerakan Suluh Kebangsaan. Dia turut membawa anggotanya, di antaranya Dosen Ilmu Statistik Asep Syaifuddin dan anak Presiden Gus Dur, Alissa Wahid.
• Sandiaga Uno: Kursi Wakil Gubernur DKI Diserahkan ke PKS, End of Question, Jangan Digoreng Lagi
Mahfud MD mengaku bergerak datang ke kantor KPU atas inisiatifnya sendiri, lantaran geram atas maraknya tudingan kecurangan yang dilakukan KPU, karena kekeliruan menginput data Situng Pilpres 2019.
"Kami datang ke sini karena risih juga merasa terganggu dengan perkembangan terakhir, di mana ada tudingan dan dugaan, yaitu terjadi kecuangan yang bersifat terstruktur di KPU," papar Mahfud MD seusai tinjauan.
Hasilnya, Mahfud MD mengakui memang ada kekeliruan entri data. Sebanyak 105 dari 241.366 TPS salah memasukkan data C1 ke Situng. Dari 105 TPS yang keliru, 65 TPS sudah dikoreksi. Sedangkan 41 sisanya masih dalam proses koreksi.
• Kapan Peresmian Skybridge Tanah Abang? Anak Buah Anies Baswedan: Emang Masih Perlu Diresmikan Ya?
Mahfud MD mengatakan, tak mungkin KPU melakukan kecurangan secara sengaja dan terstruktur, karena memang presentasi kekeliruannya sangat kecil.
Dengan kata lain, dirinya merasa tidak mungkin KPU berbuat curang. Apalagi dengan tudingan kecurangan itu terstruktur, sistematis dan massive (TSM).
Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan sembarangan menebar isu atau informasi yang tidak jelas kebenarannya.
• Integritasnya Dipertanyakan Rocky Gerung, Ratna Sarumpaet: Dia Tidak Tahu Apa yang Terjadi pada Saya
"Jangan bertindak sendiri (diviralkan) dan jangan terus kembangkan hoaks yang seakan-akan di sini (KPU) ada rekayasa," ujarnya.
Padahal, pengadaan Situng resmi KPU merupakan langkah transparansi dan keterbukaan yang diupayakan oleh KPU.
Sehingga, publik bisa tahu dan mampu mengkroscek kebenaran hasil rekapitulasi suara di setiap wilayah.
• Putri Amien Rais Sempat Sebut Ratna Sarumpaet Korban Penganiayaan, Ini Dua Kesimpulan Tompi
"Karena keterbukaan itu, maka kekeliruan itu diketahui. Dengan demikian, ini bagian dari keterbukaan dan transparansi kami sebagai penyelenggara pemilu," cetus komisioner KPU Viryan Azis.
Sementara, anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengaku pihaknya sudah pernah mengingatkan KPU soal potensi kekeliruan input form C1 ke Sistem Informasi Perhitungan (Situng) KPU dari beberapa TPS.
Meski tak menjelaskan secara rinci, Bagja menyebut, Bawaslu sempat menemukan masalah dalam Situng. Bahkan, masalah ini terjadi tidak hanya sekali atau dua kali.
• Lelah Berjuang, Korban Penipuan First Travel Berniat Mengemis ke Negara Kaya Agar Bisa Umrah
"Masalah Situng sudah kita ingatkan KPU. Situng agak trouble dalam beberapa kali kan," ucap Bagja di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).
Bawaslu juga sudah memberi peringatan lewat surat ke KPU, agar memperhatikan betul proses Situng ini, dan merancang antisipasi.
Sebab, persoalan Situng menjadi isu yang cukup sensitif karena menyangkut perolehan suara di Pemilu.
• Anies Baswedan Tegaskan Rumah NJOP di Bawah Rp 1 Miliar Tetap Bebas Pajak
"Kita sudah kasih surat ke KPU agar hati-hati, karena ini perosoalannya sangat sensitif," katanya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Aziz sudah menegaskan pihaknya tidak mungkin membuat kecurangan secara sistematis, karena terjadi kesalahan penginputan data Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) dengan data salinan lembar C1.
"Ada saksi, ada pengawas TPS, masih juga terjadi kekeliruan. Maknanya adalah tidak mungkin KPU bisa melakukan kecurangan secara sistematis, dibuat secara sengaja, kecuali misalnya ada oknum yang bersekongkol," kata Viryan.
"Misalnya mengenai keliru memasukkan data C1, terus sebagian masyarakat yang mengkritisi situng C1, itu kan tahunya setelah melihat hasil scan C1," imbuhnya. (Danang Triatmojo)