Baca tanpa iklan
CALON wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno disambut spanduk yang tak biasa saat berkunjung ke wilayah Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu (6/2/2019) siang.
Spanduk itu bertuliskan "Selamat Datang Bapak Sandiaga Uno di Dolopo, Kabupaten Madiun. Tetapi Mohon Maaf Pilihan Kami Sudah Tetap Jokowi-Ma'ruf".
Spanduk berlatar putih itu terpasang di jalan raya Dolopo-Ponorogo dekat rambu-rambu sebelah selatan Pasar Dolop.
Kehadirannya langsung menjadi pusat perhatian warga. Tak sedikit pula yang mengabadikannya dengan kamera atau ponsel mereka.
Namun, belum jelas siapa yang memasangnya.
• Ini Alasan Teman Alumni SMA Sandiaga Uno Hingga Akbar Tanjung Dukung Jokowi Dua Periode
• Maruf Amin: Jokowi Sudah Banyak Berbuat untuk Islam, Ente Sudah Berbuat Apa?
Setelah melihat spanduk itu, Sandi hanya menanggapinya santai saat dikonfirmasi wartawan di sela kunjungannya di Mlilir.
"Jangan kita tanggapi sebagai bentuk penolakan. Saya malah melihat ini sebagai bentuk penyambutan," ujarnya.
Saat Berkunjung di Madiun Sandiaga menyatakan, isi spanduk itu sebagai hal yang wajar pada pesta demokrasi.
"Ini merupakan konsekuensi demokrasi di suatu daerah disambut oleh pendukung. Ini bentuk daripada kegembiraan dan pesan sebagai sahabat," tambah dia.
Menurut dia, masyarakat bebas menentukan pilihan.
Sandiaga Uno melakukan serangkaian kegiatan kampanye di Madiun setelah sehari sebelumnya berkeliling ke sejumlah tempat di Ngawi dan Magetan.
• PSI Desak Bawaslu Buka Kembali Dugaan Kasus Mahar Politik Rp 1 Triliun Cawapres Sandiaga Uno
Di Madiun, dia mengunjungi lokasi industri perakitan alat-alat pertanian di Jalan KH Hasyim Ashari No 9, Desa Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.
Kemudian dilanjutkan dengan salat Dzuhur, makan siang dan cangkru’an "Ngopi sambil Ngobrol bareng Sandiaga Uno" di Plonto Cangkruan, Jalan Taman Praja 25, Kota Madiun, serta dialog dengan ketua partai koalisi, tokoh, dan pemuka masyarakat di posko pemenangan Prabowo-Sandi di Jalan Sombo, Oro-oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun.
Setelah itu, Sandi mengunjungi sentra industri brem di Desa Bancong, Kabupaten Madiun. Kemudian bertolak ke Nganjuk untuk mengikuti serangkaian kegiatan kampanye.
PSI Desak Bawaslu Buka Kembali Dugaan Kasus Mahar Politik Rp 1 Triliun Cawapres Sandiaga Uno
PSI desak Bawaslu buka kembali dugaan kasus mahar politik Sandiaga. Bawaslu telah menghentikan kasus mahar politik Sandiaga Uno.
Juru Bicara Bidang Hukum PSI Ryan Ernest menilai keputusan tersebut dinilai cacat hukum.
Partai Solidaritas Indonesia mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka kembali dugaan adanya mahar politik senilai Rp 1 triliun dalam pencalonan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.
Menurut Juru Bicara Bidang Hukum PSI Ryan Ernest dalam konferensi pers bersama Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) di Jakarta, Rabu (6/2/2019), keputusan Bawaslu untuk tidak melanjutkan kasus tersebut karena Andi Arief tidak memenuhi panggilan untuk diklarifikasi dinilai cacat hukum.
Hal ini menurut Ryan Ernest, dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 1 Februari 2019 lalu.
Dalam putusan itu, Bawaslu dinilai bersalah karena menghentikan tindak lanjut kasus mahar tersebut padahal bisa menemui langsung Andi Arief di Lampung.
• Prabowo Bilang Anggaran Rp 500 Triliun Bocor, Jokowi: Laporin ke KPK, Jangan Asal
• Gara-gara Sindir Kahiyang, Fadlizon hingga Anaknya Kembali Kena Bully Netizen
DKPP juga menyatakan, Bawaslu seharusnya tidak menolak untuk memeriksa Andi Arief dengan menggunakan sambungan jarak jauh.
Sebab, Andi Arief dalam berbagai pernyataannya menyebutkan dirinya siap diklarifikasi baik di Lampung maupun juga melalui teknologi video call.
Namun sayangnya Bawaslu justru beranggapan Andi Arief harus hadir di Bawaslu RI, katanya.
Menurut Ryan Ernest, secara etik, untuk mencari kebenaran, Bawaslu harusnya dapat memenuhi itu.
"Ini kan Bawaslu 'mager', malas gerak, padahal kebenaran ini ditunggu masyarakat. Jadi putusan Bawaslu itu cacat hukum, untuk itu ini harus dibuka kembali untuk memenuhi unsur kebenaran. Andi Arief juga tidak pernah menyatakan menolak untuk diklarifikasi," kata Ryan Ernest.
Menurut Ryan Ernest, hal ini penting guna mewujudkan pemilu yang berkualitas.
Untuk memastikan kebenaran bahwa terpilihnya Sandiaga bukan atas mahar politik.
"Jangan sampai ini kemudian menjadi syak wasangka," kata Ryan Ernest.
Fiber Tirtayasa akan kawal
Ketua Umum Nasional Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) Tirtayasa mengatakan, pihaknya akan mengawal putusan DKPP tersebut.
"Kita akan terus dorong agar ini dibuka kembali," katanya.
Ia mengakui, memang dalam putusan DKPP tersebut hanya memberikan peringatan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu dan tidak ada perintah untuk membuka kembali kasus tersebut.
Namun demikian, dengan putusan tersebut, secara etik, Bawaslu harus membuka kembali kasus itu, karena tidak melakukan prosedur yang benar dalam pembuatan keputusan.
"Kita ingin ini sesuai prosedur, Bawaslu bisa meminta klarifikasi Andi Arief, apapun itu hasilnya," katanya.
Ia menyampaikan, kasus cuitan Andi Arief terkait mahar politik Sandiaga Uno sebelumnya dilaporkan oleh Relawan Nusantara ke Bawaslu pada 14 Agustus 2018.
• Polisi Bakal Tes Kejiwaan Pasutri yang Ajak Threesome Anaknya
Pada 31 Agustus 2018 Bawaslu memutuskan kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena saksi kunci Andi Arief tidak pernah hadir memenuhi tiga kali undangan klarifikasi.
Pada 3 September 2018 Fiber melaporkan Bawaslu ke DKPP terkait putusan Bawaslu tersebut.
Pada 1 Februari 2019, DKPP memutuskan Bawaslu melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. (Antara)