Pilpres 2019

PSI Desak Bawaslu Buka Kembali Dugaan Kasus Mahar Politik Rp 1 Triliun Cawapres Sandiaga Uno

Keputusan Bawaslu tidak melanjutkan kasus dugaan mahar politik karena Andi Arief tidak memenuhi panggilan untuk diklarifikasi dinilai cacat hukum.

PSI Desak Bawaslu Buka Kembali Dugaan Kasus Mahar Politik Rp 1 Triliun Cawapres Sandiaga Uno
ANTARA News/M Arief Iskandar
Juru Bicara bidang Hukum PSI Ryan Ernest (Kanan) bersama Ketua Umum Nasional Fiber Tirtayasa (Kiri) saat konferensi pers di Jakarta, Rabu. (6/2/2019) 

PSI desak Bawaslu buka kembali dugaan kasus mahar politik Sandiaga. Bawaslu telah menghentikan kasus mahar politik Sandiaga Uno. Juru Bicara Bidang Hukum PSI Ryan Ernest menilai keputusan tersebut dinilai cacat hukum.

PARTAI Solidaritas Indonesia mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka kembali dugaan adanya mahar politik senilai Rp 1 triliun dalam pencalonan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

Menurut Juru Bicara Bidang Hukum PSI Ryan Ernest dalam konferensi pers bersama Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) di Jakarta, Rabu (6/2/2019), keputusan Bawaslu untuk tidak melanjutkan kasus tersebut karena Andi Arief tidak memenuhi panggilan untuk diklarifikasi dinilai cacat hukum.

Hal ini menurut Ryan Ernest, dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 1 Februari 2019 lalu. 

Dalam putusan itu, Bawaslu dinilai bersalah karena menghentikan tindak lanjut kasus mahar tersebut padahal bisa menemui langsung Andi Arief di Lampung.

Buntut #Propaganda Rusia, Wakil Sekjen Demokrat Akhirnya Bongkar Konsultan Asing Jokowi

Sang Ibu Tak Percaya Della Perez Terlibat Prostitusi Online, Beli Bensin Aja Masih Minta Mama

Ini Argumen Rocky Gerung Untuk Sindir dan Skak Mati Pelapornya Terkait Kitab Suci Fiksi

DKPP juga menyatakan, Bawaslu seharusnya tidak menolak untuk memeriksa Andi Arief dengan menggunakan sambungan jarak jauh.

Sebab, Andi Arief dalam berbagai pernyataannya menyebutkan dirinya siap diklarifikasi baik di Lampung maupun juga melalui teknologi video call.

Namun sayangnya Bawaslu justru beranggapan Andi Arief harus hadir di Bawaslu RI, katanya.

Menurut Ryan Ernest, secara etik, untuk mencari kebenaran, Bawaslu harusnya dapat memenuhi itu.

"Ini kan Bawaslu 'mager', malas gerak, padahal kebenaran ini ditunggu masyarakat. Jadi putusan Bawaslu itu cacat hukum, untuk itu ini harus dibuka kembali untuk memenuhi unsur kebenaran. Andi Arief juga tidak pernah menyatakan menolak untuk diklarifikasi," kata Ryan Ernest.

Halaman
12
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved