Mensesneg Prasetyo Hadi Bicara soal Penangkapan Immanuel Ebenezer oleh KPK

"Ya," jawabnya singkat, membenarkan keterlibatan Wamenaker dalam OTT tersebut.

Berdasarkan informasi dari tiga aparat penegak hukum, operasi ini menjaring sekitar 20 orang. 

Selain Immanuel Ebenezer, turut diamankan seorang pejabat eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat. 

Pegawai terkena imbas

Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkena imbas operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel. 

Pasalnya sejumlah lantai di Kemnaker dan ruangan ditutup lantaran sedang dilakukan proses penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Selain itu, sejumlah ruangan termasuk ruang kerja Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker & K3) juga disegel. 

Akibat penyegelan oleh petugas KPK tersebut, aktivitas di beberapa lantai di Kemnaker menjadi terganggu. 

Pegawai tidak diizinkan masuk ke sejumlah ruangan yang sedang dalam proses penggeledahan oleh tim KPK.

“Lantai 7 dan Lantai 2. Satu lantai ditutup, karyawan nggak boleh masuk. Ruangan Pak Sus (salah satunya). Jadi di lantai 7 ada tiga ruangan yang ditutup,” ujar pegawai Kemnaker yang enggan disebut namanya, Kamis (21/8/2025).

Pegawai tersebut menolak memberikan rincian lebih lanjut terkait proses penggeledahan yang berlangsung di ruangan-ruangan tersebut.

Sorotan Publik dan Lonjakan Harta

Immanuel Ebenezer, yang dikenal dengan sapaan Noel, sebelumnya sempat menjadi sorotan publik karena pernyataannya terkait PHK buruh Sritex dan sidak ke perusahaan yang menahan ijazah karyawan.

Berdasarkan data LHKPN, harta kekayaannya tercatat mengalami lonjakan signifikan sejak menjabat sebagai Wamenaker, dari sekitar Rp 4,8 miliar menjadi lebih dari Rp 17 miliar dalam waktu kurang dari tiga tahun.

Saat ini, Immanuel Ebenezer tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap sebelum menyampaikan keterangan resmi melalui konferensi pers.

Sumber internal menyebutkan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung dan belum ada penetapan tersangka secara resmi.

Pemerintah, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, menyatakan akan menunggu hasil pemeriksaan KPK sebelum mengambil langkah lanjutan terkait posisi Wamenaker.