Mendagri Tito Minta Warga Pati Bersabar, Tunggu Proses Pansus “Jangan Sampai Ada Anarkis”

WARTAKOTALIVECOM, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menanggapi wacana aksi lanjutan warga Kabupaten Pati yang berencana menggelar demonstrasi lagi untuk menuntut Bupati Sudewo mundur.

Tito menegaskan agar masyarakat menghormati mekanisme yang tengah berjalan di DPRD, yakni pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menelaah dugaan pelanggaran yang menjadi alasan desakan pemakzulan.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (18/8/2025), Tito meminta agar penyampaian pendapat dilakukan secara tertib dan tidak berujung anarkis.

“Pansus ada mekanismenya, jadi jaga jangan sampai ada anarkis. Menyampaikan pendapat boleh-boleh saja,” ujarnya

Tito juga mengimbau kedua belah pihak menahan diri sambil menunggu proses legislatif berjalan.

Selain itu ia pun mengingatkan bahwa pemerintahan daerah tetap berjalan meski ada tekanan massa.

Ia menegaskan fungsi administrasi daerah tidak boleh terganggu dan meminta Bupati Pati tetap melaksanakan tugas sehari-hari agar pelayanan publik tidak terhenti.

Pernyataan ini dimaksudkan untuk meredam kekhawatiran publik terkait kelangsungan pemerintahan di tengah gejolak politik lokal.

Selain imbauan ketertiban, Tito menyebutkan bahwa kementeriannya telah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah agar mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat sebelum menerapkan kebijakan yang berdampak luas, termasuk penyesuaian NJOP dan PBB.

Langkah ini ditempuh sebagai upaya preventif agar kebijakan daerah tidak memicu keresahan publik yang berujung pada unjuk rasa.

Rencana demo jilid dua di Pati, yang menurut inisiator akan digelar pada 25 Agustus, muncul menyusul gelombang protes pada 13 Agustus lalu yang memaksa DPRD membentuk Pansus untuk menelaah dugaan maladministrasi dan kebijakan yang dipersoalkan warga.

Tito menilai forum formal seperti pansus adalah kanal penyelesaian yang harus dihormati, sambil menegaskan hak warga untuk menyampaikan aspirasi secara damai.

Pesan Mendagri ini menjadi klimaks komunikasi publik dari pemerintah pusat di tengah ketegangan politik lokal.

Para pengamat menyebutkan, kunci penyelesaian kini berada pada transparansi proses pansus dan ketersediaan saluran dialog antara eksekutif daerah, legislatif, dan perwakilan demonstran agar potensi eskalasi dapat diminimalkan.

Pernyataan-pejabat dan langkah-langkah hukum yang diambil DPRD akan menjadi penentu legitimasi langkah selanjutnya.