Satpol PP Rampas Donasi, Warga Pati Ramai-ramai Melawan !

WARTAKOTALIVECOM, Pati -- Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mempersiapkan aksi besar pada 13 Agustus 2025 sebagai bentuk kekecewaan pada kebijakan pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB‑P2) hingga 250 persen.

Lonjakan tajam yang diberlakukan Bupati Sudewo ini memicu gelombang kecaman dari mahasiswa, sejumlah organisasi sipil, hingga masyarakat kelas bawah yang menilai kebijakan tersebut memberatkan dan tidak transparan.

Sebelumnya, pada 3 Juni 2025, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pati melakukan aksi depan Pendapa Kabupaten.

Mereka menuntut peninjauan ulang kebijakan PBB yang dinilai gegabah dan tanpa partisipasi publik. Koordinator aksi, Muhajirin, menyindir Bupati Sudewo melalui slogan-slogan tajam di spanduk.

 “Pajak yang kau dapat harus kau pertanggungjawaban terhadap PBB 250  persen yang kau naikkan!” serta “Tanah Kami Bukan Ladang Pajak, Tapi Ladang Kehidupan” bunyi tulisan di spanduk.

Kemudian jelang hari H, AMPB menebar pamflet dan spanduk di berbagai titik kecamatan sebagai seruan aksi damai menuntut pembatalan kenaikan pajak.

 Tidak hanya itu, mereka juga menolak rencana pemajakan Pedagang Kaki Lima (PKL), dan menegaskan gerakan ini bukan alat politik, melainkan ekspresi aspirasi warga bawah yang hidupnya terasa semakin terpojokkan.

Ketegangan terjadi ketika Satpol PP Kabupaten Pati menyita ratusan dus air mineral yang merupakan donasi warga untuk mendukung peserta aksi.

Pengumpulan donasi ini dianggap mengganggu ketertiban umum, sehingga kemudian petugas membawanya.

Namun setelah mendapat tekanan dari masyarakat yang mengepung kantor Satpol PP, seluruh donasi akhirnya dikembalikan oleh petugas.

Di tengah keruhnya suasana, Bupati Sudewo memilih bersikap tegas.

Ia menyatakan kesiapan menghadapi demonstrasi hingga 50 ribu orang jika perlu, dengan alasan tambahan pendapatan dari kenaikan PBB penting untuk membiayai pembangunan infrastruktur, perbaikan rumah sakit, hingga program pertanian dan perikanan.

Kenaikan PBB ini juga menuai kritik soal pelanggaran peraturan. Forum Diskusi Pati yang melibatkan LSBH Teratai, INHAKA, dan lembaga lain menilai kebijakan ini tidak hanya minim kajian publik, tapi juga patut diduga melanggar Perda No. 1/2024 dan prinsip pemerintahan yang baik.

Forum menuntut klarifikasi dan dialog terbuka antar pihak eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikan polemik ini secara normatif .