Empat Masalah Ini Diyakini Bikin Jokowi Dilanda Kepanikan, Singgung Ada Agenda Besar

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Jokowi dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, curiga ada agenda besar politik di balik polemik ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dituding palsu. 

Ditambah lagi sekarang ini juga marak desakan upaya pemakzulan putranya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI.

"Saya berperasaan, memang kelihatannya ada agenda besar politik, di balik isu-isu ijazah palsu, isu pemakzulan," kata Jokowi saat ditemui di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (14/7/2025).

Salah satu motif dari agenda besar politik tersebut menurut Jokowi adalah untuk menurunkan reputasi politiknya. 

Termasuk mengaburkan prestasi-prestasi yang ia lakukan selama dua periode memimpin sebagai Presiden RI. 

"Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade," ujar dia. 

"Termasuk itu (isu pemakzulan) jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik," ucap Jokowi.

Meski demikian, Jokowi menyatakan dirinya merespons itu secara biasa saja. 

"Ya buat saya biasa-biasa aja lah dan biasa, ya bisa," imbuh dia.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal adanya agenda politik besar.

Baca juga: Reaksi UGM Atas Pernyataan Mantan Rektor Sofian Effendi yang Sempat Ragu Ijazah Jokowi​​​​​​​​​

Ray yang dikenal sebagai aktivis 98 sekaligus pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ini menilai pernyataan Jokowi itu sebagai bentuk adanya kepanikan.

"Adanya kepanikan yang terjadi di keluarga Pak Jokowi. Kepanikan karena serangan politik terhadap diri dan keluarganya seperti gelombang. Belum selesai satu hal, muncul lagi yang lain," kata Ray kepada Tribunnews.com, Kamis (17/7/2025).

Ray mencatat sedikitnya ada empat isu besar yang kini membayangi keluarga Jokowi dan datang silih berganti.

"Bisa dibayangkan, isu yang menerpa Pak Jokowi dan keluarganya bergulir di antara persoalan hukum dan politik," ujar Ray.

Kepanikan ini, lanjut Ray, membuat pencapaian Jokowi selama menjabat Presiden selama sepuluh tahun seolah terpinggirkan. 

"Makin sedikit kawan atau teman yang berada di belakang atau terjun serta mengawal Pak Jokowi dan keluarganya. Yang terlihat sekarang hanya para relawannya," tuturnya.

Dia menuturkan, dulu PDI Perjuangan masih menjadi penopang saat isu sensitif seperti ijazah palsu muncul ke permukaan. Namun, akibat perseteruan politik yang terjadi belakangan ini, sokongan itu kian menghilang.

"Dahulu, masih ada PDIP yang memberi kawalan. Makanya, isu ijazah misalnya, tidak dapat berkembang seperti kita lihat saat ini," ungkap Ray.

Oleh karena itu, dia meminta mantan Wali Kota Solo tersebut tidak merasa perlu terganggu dengan isu-isu seperti ini. 

"Perseteruannya dengan PDIP dengan sendirinya membuat kawan eratnya hilang. Di politik, teman untung sangat mudah didapatkan. Tapi belum tentu teman rugi. Pak Jokowi, nampaknya, mendapat banyak teman untung, tapi tidak untuk teman rugi," imbuhnya.

Ray mencatat sedikitnya ada empat isu besar yang kini membayangi keluarga Jokowi.

Berikut adalah empat masalah yang diduga Ray Rangkuti sebagai kepanikan Jokowi. 

Baca juga: Mantan Rektor UGM Tiba-tiba Tarik Ucapannya Soal Ijazah Jokowi, Risman Sianipar Bicara Tekanan

Dugaan Ijazah Palsu

Roy Suryo menegaskan bahwa ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah palsu. 

Sebelum masuk ke gedung Bareskrim untuk gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Roy memaparkan hasil analisis teknis yang menyimpulkan bahwa dokumen akademik Jokowi, 99,9 persen palsu.

"Kenapa saya bisa mengatakan 99 persen palsu? Itu nanti akan ada historisnya," ujar mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu.

"Di mana pertama kali ijazah itu muncul fotokopinya itu pada saat di Fakultas Kehutanan UGM diterangkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan waktu itu pada tanggal 24 Oktober tahun 2022," sambung dia.

Roy menjelaskan, analisis ini dilakukan melalui metode forensik digital, termasuk Error Level Analysis (ELA) dan face comparison. 

Menurutnya, ijazah berwarna yang diunggah politisi PSI, Dian Sandi, pada 1 April 2025 menjadi kunci dari pengujian tersebut.

“Dari hasil ELA, tampak bagian logo dan pas foto pada ijazah Jokowi mengalami kerusakan digital. Ini menunjukkan adanya rekayasa atau editing,” kata Roy, kepada wartawan, Rabu.

Wacana Pemakzulan Gibran 

Gibran Rakabuming Raka terus didesak untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden RI seperti yang didorong oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. 

Belakangan Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR RI untuk segera memproses pemakzulan. 

Sekretariat Forum Purnawirawan TNI Bimo Satrio mengatakan, surat tersebut telah dikirim sejak Senin, 2 Juni 2025. 

Dokumen tersebut ditujukan kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Sudah (diterima). Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD," kata Bimo saat dikonfirmasi, Selasa (3/6/2025).

Ada sejumlah poin yang disodorkan Forum Purnawirawan sebagai dasar memakzulkan Gibran dalam surat yang beredar. 

Satu di antaranya perihal Gibran mendapatkan tiket lewat perubahan batas usia capres-cawapres dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XII/2023.

Bobby Nasution Terseret Korupsi

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution terseret dugaan aliran uang korupsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut Topan Obaja Putra Ginting.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan melakukan metode Follow the Money (Uang berjalan) kasus dugaan korupsi proyek jalan di PUPR. 

Satu di antara aliran uang itu besar dugaan dialirkan ke Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Terkait dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution tak banyak berkomentar. 

"Ya kita lihat di hukum aja nanti (adanya dugaan aliran uang korupsi proyek jalan ke Bobby Nasution)," jelasnya saat diwawancara, Senin (30/6/2025).

Sebelumnya KPK menetapkan Topan Ginting menjadi tersangka korupsi. 

Topan Ginting ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena proyek jalan 2023–2025 di wilayah Gunung Tua hingga Sipiongot, dengan total nilai Rp231,8 miliar. 

Diduga Topan Ginting menetapkan upeti Rp8 miliar untuk kontraktor yang bisa mendapatkan proyek tersebut.

Mantan Anak Buah Diduga Korupsi

Ada mantan anak buahnya ketika menjabat sebagai presiden dulu, kini malah diperiksa aparat penegak hukum lantaran diduga terlibat kasus korupsi. 

Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Selasa (15/7/2025).

Ini merupakan pemeriksaan kali kedua yang dijalani Nadiem Makarim.

Pemeriksaan pertama dilakukan pada 23 Juni 2025 dengan durasi selama 12 jam.

Untuk pemeriksaan kali kedua selama sembilan jam.

Nadiem Makarim diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud periode 2019-2022.

Usai jalani pemeriksaan, Nadiem Makarim berterima kasih kepada pihak kejaksaan, karena telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menyampaikan keterangan.

"Assalamualaikum. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan, karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan keterangan terhadap kasus ini," kata Nadiem Makarim usai pemeriksaan.

Nadiem Makarim berujar bahwa dirinya akan pulang ke rumah untuk menemui keluarganya.

"Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, izinkan saya kembali ke keluarga saya," ujar Nadiem Makarim.

(Tribunnews.com/Fersianus Waku)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.