Depan Kepala Daerah, Pramono dan Dedi Mulyadi Saling Sindir Soal Macet dan Banjir

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat ini ada dua kepala daerah yang cukup menonjol, yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Mereka menonjol karena gaya kepemimpinan yang berbeda, namun kinerja sama-sama bagus.

Jika Dedi Mulyadi gemar bermain medsos untuk mengerek popularitas, berbeda dengan Pramono Anung yang 'senyap' dari publikasi medsos.

Namun, masyarakat masing-masing daerah tahu kinerja mereka.

Pramono dan Dedi Mulyadi pun memiliki persoalan klasik serupa, yakni banjir dan macet.

Baca juga: Mahasiswa Bogor Bakar Foto Dedi Mulyadi dan Rudy Susmanto, Apa Alasannya?

Untuk masalah klasik itu, keduanya saling menyindir karena tak mudah diatasi. 

Saling sindir itu terjadai dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi pasca-pelantikan kepala daerah wilayah Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Banten, dan Jawa Barat di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7/2025). 

Dengan gaya bercanda, Pramono menyebut Kota Bandung yang kini menempati peringkat pertama sebagai kota termacet di Indonesia. 

“Jakarta yang biasanya ranking satu di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka, sekarang nomor satunya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Baratnya belum ada,” ucap Pramono.

Baca juga: Hadiri Rapat Koordinasi Bersama Dedi Mulyadi, Pramono: Godaan Korupsi Itu Dekat, Ada di Mana-mana

Berdasarkan data TomTom Traffic Index, Bandung kini berada di posisi teratas kota termacet di Indonesia, disusul Medan, Palembang, dan Surabaya. 

Sementara Jakarta yang dulunya langganan puncak, kini turun ke posisi kelima. 

Secara global pun, Jakarta turun ke peringkat ke-90. 

“Nomor satunya Bandung, nomor duanya Medan, nomor tiga Palembang, nomor empat Surabaya, Jakarta nomor lima. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90,” kata dia dikutip dari Kompas.com. 

Menurut Pramono, turunnya tingkat kemacetan di Jakarta tak lepas dari kebijakan mendorong penggunaan transportasi publik, salah satunya dengan mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jakarta menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. 

“Jumlah penumpang (transportasi umum) naik menjadi sekitar 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik (transportasi umum) keluarganya juga ikut naik. Jadi kalau ke Jakarta hari Rabu, pasti kemacetannya berkurang banyak,” ujarnya.