Ahmad Dhani Ingatkan Fadli Zon Soal IQ 78 saat Penulisan Ulang Sejarah, DPR Bentuk Tim Pengawas

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kementerian Kebudayaan saat ini sedang punya proyek besar, yakni penulisan ulang sejarah Indonesia.

Tentu ini tak mudah, karena sejarah ini akan menjadi acuan publik dan anak sekolah soal Indonesia.

Proyek ini pun memicu pro kontra, beberapa kali Menteri Kebudayaan Fadli Zon harus meluruskan soal penulisan ulang sejarah ini.

Menurut Fadli Zon, dalam sejarah baru Indonesia akan mengutamakan tone positif.

Berarti, hal-hal buruk akan diulas secara sekilas, sedangkan hal positif berupa keberhasilan para pemimpin bangsa akan ditonjolkan.

Baca juga: Fadli Zon Jamin Pemerkosaan 1998 Tidak Diutak-atik di Penulisan Ulang Sejarah

Maka, penulisan ulang sejarah Indonesia ini berdampak pada fakta soal pelanggaran HAM berat seperti dugaan pemerkosaan massal pada kerusuhan 12-13 Mei 1998.

Fadli Zon tak setuju ada kata massal pada realita pemerkosaan tersebut.

Dia ingin agar kata-kata masaal tadi dihapuskan, sebasb tak ada data konkret.

Terkait pro kontra penulisan ulang sejarah Indonesia ini, DPR RI akan menugaskan tim untuk melakukan supervisi atau pengawasan.

Baca juga: Detik-detik Fadli Zon Didemo Soal Penulisan Ulang Sejarah Saat Rapat dengan DPR RI

Penugasan tim itu untuk memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik dan benar.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil rembukan dengan pimpinan DPR RI lainnya.

"Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lainnya, maka DPR  akan membentuk, menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI," ujar Dasco dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut Dasco, tim yang diturunkan terdiri Komisi III DPR RI dan Komisi X DPR RI. 

Baca juga: Buku Kesaksian 23 Wartawan Kompas Diluncurkan, Ungkap Cerita di Balik Sejarah Masa Lalu

Alat kelengkapan dewan yang diterjunkan ke dalam tim itu dipastikan akan bekerja secara profesional. 

"Yang terdiri dari komisi hukum Komisi III dan komisi pendidikan dan kebudayaan Komisi X untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan," tuturnya. 

Ketua Harian Partai Gerindra itu berharap dengan supervisi ini, penulisan ulang sejarah yang digagas Kemenbud tidak lagi menjadi polemik.

"Sehingga hal-hal yang menjadi kontroversi itu akan menjadi perhatian khusus oleh tim ini dalam melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kebudayaan," kata Dasco.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan saat ini tengah menyusun versi terbaru sejarah nasional Indonesia yang dijadwalkan akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025. 

Penulisan ini melibatkan sekitar 100 ahli sejarah dari berbagai universitas di seluruh Indonesia.

Versi baru ini akan memuat berbagai temuan, mulai dari periode prasejarah, hingga catatan penting dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Musisi Ahmad Dhani pun concern pada penulisan ulang sejarah Indonesia.

Ahmad Dhani menyampaikan pesan kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenai penulisan ulang sejarah Indonesia. 

Suami Mulan Jameela ini membeberkan tiga poin penting yang menurutnya harus diperhatikan dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. 

"Untuk Fadli Zon. Tulis sejarah berdasarkan dokumen (dari instansi kredibel), artefak, dan media cetak nasional (bukan dari YouTube, blog, Twitter, IG, TikTok, dan bukan dari media gosip)," tulis Dhani dikutip Tribunnews.com, Sabtu (5/7/2025).

Ahmad Dhani menambahkan penulisan ulang sejarah tidak boleh berdasarkan beberapa aspek, termasuk sumber di antaranya YouTube, Blog, Twitter, Instagram, hingga TikTok hingga media.

"Bukan berdasarkan: 1. Katanya-katanya 2. Konon 3. Pernyataan sepihak," ungkap Dhani.

Hal itu juga diungkap Ahmad dalam keterangan unggahan dalam Instagram miliknya.

"Nulis sejarah tidak boleh menggunakan perasaan dan sentimen," tulis Dhani.

Itu sebaiknya dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi masyarakat Indonesia yang membacanya. 

Sebab kementerian Kebudayaan memiliki peran penting dan tanggung jawab kepada publik.

"Negara punya kewajiban mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya. 

"Perlu diingat rata-rata IQ 78 sulit membaca kata, kalimat, dan diksi," sambungnya.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09