Diwariskan Utang BPJS Rp 334 miliar dari RK, Dedi Mulyadi Perintahkan ASN Rasionalisasi Anggaran

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berjanji akan membayar utang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp 334 miliar. 

Utang ini merupakan warisan kepala daerah terdahulu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sejak 2023 lalu. 

"Perlu saya sampaikan bahwa tunggakan pembayaran BPJS Provinsi Jawa Barat itu besarannya Rp 334 miliar lebih. Mungkin ini dulu lupa dianggarkan, sehingga belanjanya lebih mementingkan belanja-belanja yang lain," katanya yang dikutip dari akun @dedimulyadi71 pada Jumat (30/6/2025). 

Menurut dia, Pemerintah Jawa Barat berkomitmen akan membayar utang tersebut kepada BPJS Kesehatan. 

Dia telah memerintahkan Sekdaprov Jawa Barat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daera (TAPD), kemudian Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengalokasikan duit ini ke anggaran perubahan 2025. 

Baca juga: Ikuti Instruksi Dedi Mulyadi, Satpol PP Kabupaten Bekasi Bongkar 99 Bangunan Liar di Tambun Utara

Baca juga: Pamer Transjabodetabek ke Dedi Mulyadi, Pramono Anung Bakal Buka 5 Rute Lagi

"Memasukkan anggaran sebesar itu di anggaran perubahan memiliki konsekuensi, yaitu belanja-belanja yang dianggap tidak penting, yang sifatnya pemborosan harus dihapuskan," ucap mantan Bupati Purwakarta ini. 

Kata dia, pemerintah daerah harus fokus pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pemenuhan sarana dan sarana pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air bersih, listrik serta lainnya. 

Dia juga meminta para Bupati dan Wali Kota di bawah otoritanya untuk melakukan rasionalisasi anggaran yang ada. 

Baca juga: Abdul Muti Puji Terobosan Dedi Mulyadi Meski Menuai Pro Kontra, KDM Minta Maaf

Dengan begitu, masyarakat kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat dapat menikmati jaminan layanan kesehatan dari pemerintah. 

"Kita tinggalkan belanja yang tidak penting, kita utamakan layanan kepada masyarakat. Apa artinya? kita (tidak) makan di hotel, rapat di hotel, tidur di hotel, kalau rakyat di rumah sakit menangis dan tidak bisa dilayani oleh rumah sakit karena BPJS nya belum dibayar," ucapnya. 

"Apalagi kalau sampai meninggal dunia karena tidak ada pelayanan, kita berdosa atas itu semua," sambungnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.