Berikut Pandangan Umum Fraksi Golkar DKI atas Pengelolaan APBD 2024

Partai bergambar pohon beringin itu juga menyoroti rendahnya penyerapan APBD 2024 lalu.

DPRD Provinsi DKI Jakarta
SOROTI APBD 2024 - Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Senin (16/6/2025). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umumnya mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024.

Partai bergambar pohon beringin itu juga menyoroti rendahnya penyerapan APBD 2024 lalu.

Hal ini berkaca pada nilai dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 lalu yang menembus Rp 4,4 triliun. 

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono menyoroti kebijakan anggaran Pemerintah DKI Jakarta pada 2024.

Alia merinci, mulai dari deviasi anggaran belanja, tingginya SiLPA, lemahnya pengawasan internal, hingga tidak tertibnya pengelolaan aset daerah. 

Kata dia, deviasi antara anggaran dan realisasi belanja tercatat mencapai Rp 6,01 triliun.  

Menurut dia, angka tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran. 

"Deviasi sebesar itu menunjukkan perencanaan yang tidak tepat dan pelaksanaan yang tidak maksimal," ujar Alia dari keteranganya pada Selasa (17/6/2025). 

Baca juga: Rano Karno Tanggapi Pandangan Legislatif atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

Baca juga: Presiden Prabowo Instruksikan Efisiensi Anggaran, Ini Tanggapan Pramono Anung Soal APBD DKI

Selain itu, kata Alia Fraksi Golkar juga menyoroti tingginya nilai SiLPA sebesar Rp 4,43 triliun.  

Angka itu, menurut Alia, bukan merupakan bentuk efisiensi, melainkan indikasi belum optimalnya penyerapan anggaran dan rendahnya eksekusi program-program prioritas. 

"SiLPA sebesar itu menandakan banyak program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perlu ada evaluasi menyeluruh," ucap Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini. 

Selain itu, Fraksi Golkar juga mencatat rendahnya realisasi belanja modal, yang dianggap mencerminkan lemahnya kinerja belanja pembangunan.  

Putri dari tokoh Partai Golkar, Agung Laksono ini mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan serta kesiapan teknis sejak awal tahun anggaran. 

"Kami harap tidak ada lagi pola belanja menumpuk di akhir tahun. Perangkat daerah harus lebih siap sejak awal,” ucapnya. 

Tak hanya itu, isu ketertiban aset tetap daerah juga menjadi perhatian serius. 

Fraksi Golkar menilai pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), khususnya balai warga, belum tertib secara administratif dan legal.  

Berdasarkan laporan BPK dan temuan lapangan, banyak balai warga belum tercatat dalam sistem SIMBADA, tidak bersertifikat, serta tak jelas pemanfaatannya. 

Sejumlah balai warga di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat bahkan beralih fungsi menjadi tempat usaha atau gudang tanpa izin. 

Baca juga: Hadiri Rapat Paripurna, Wagub Rano Karno Paparkan Hasil Realisasi APBD Jakarta 2024

Selain itu, kondisi fisik bangunan banyak yang rusak dan tidak layak pakai. 

“Padahal, balai warga sangat strategis sebagai pusat interaksi sosial, pelatihan, dan penguatan komunitas,” jelas Alia. 

Fraksi Golkar mendesak Pemprov Jakarta segera melakukan inventarisasi total seluruh balai warga melalui audit lintas OPD, sertifikasi aset, dan penyusunan Pergub tentang standar pemanfaatan. 

Pengawasan juga perlu diperkuat lewat peta digital berbasis GIS. Golkar mendorong alokasi anggaran khusus untuk rehabilitasi balai prioritas serta menggandeng BUMD dan CSR swasta dalam program revitalisasi. 

Dia menambahkan, Golkar juga mengusulkan balai warga dikembangkan menjadi Community Service Center sebagai pusat layanan sosial terpadu yang mendukung pendidikan informal, UMKM, dan program sosial di tingkat kelurahan. 

"Sudah saatnya balai warga tak hanya jadi bangunan fisik, tapi pusat penguatan sosial masyarakat," pungkasnya. 

Hal itu semua disampaikan Alia saat rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2024 pada Senin (16/6/2025). 

Rapat itu dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang membacakan jawaban Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung atas pandangan umum fraksi tersebut.

 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMK2LjgswoeegAw?hl=id≷=ID&ceid=ID persen3Aid

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved