Tito Karnavian Diduga Serobot Undang-undang Demi Pindahkan 4 Pulau Aceh ke Sumatra Utara

WARTAKOTALIVE.COM - Pengamat hukum Tata Negara Feri Amsari mencium kejanggalan dari penetapan empat pulau di Aceh yang berpindah tangan ke Sumatra Utara. 

Feri Amsari menyebut bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekalipun tidak bisa asal memindahkan sebuah wilayah ke provinsi lain apabila hal itu sudah ditetapkan undang-undang. 

Maka menurut Feri Amsari, keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang memutuskan empat pulau yakni Pulau Mangkir Besar (juga dikenal sebagai Pulau Mangkir Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan dan Pulau Panjang pindah ke Provinsi Sumatra Utara sangatlah janggal.

“Kalau di undang-undang sudah ditentukan kalau suatu daerah masuk ke dalam batas provinsi tertentu maka tidak boleh asal ditafsirkan Mendagri itu milik daerah lain. Jadi bagi saya agak janggal juga ya,” bebernya seperti dimuat Feri Amsari dalam keterangannya Kamis (12/6/2025). 

Baca juga: Profil Empat Pulau Sengketa Aceh Vs Sumut, Diduga Punya Kandungan Migas

Feri Amsari pun mengendus adanya keistimewaan yang didapat Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution yang merupakan menantu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang kerap disebut-sebut sebagai blok medan. 

Apalagi Tito juga mengabaikan undang-undang tentang batas wilayah provinsi. 

“Saya timbul tanda tanya besar kenapa ada upaya yang menciptakan konflik antardaerah yang tidak patut. Jadi bagi saya aneh saja,” bebernya. 

Feri Amsari menjelaskan bahwa sesuai undang-undang perubahan batas wilayah harus ditetapkan dalam undang-undang.

Maka apabila hal itu tidak dilakukan, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas itu heran kenapa Mendagri bisa seenaknya menentukan batas wilayah tanpa mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, Tito Karnavian menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil kini masuk ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. 

Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri menetapkan batas wilayah empat pulau tersebut karena penamaan pulau yang harus didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tito menyatakan tidak adanya kesepakatan antara Aceh dan Sumatera Utara menyebabkan pemerintah berwenang menetapkan batas laut yang disengketakan. 

Ketetapan itu diputuskan pada 25 April 2025, setelah melewati rapat di tingkat pusat dengan perhitungan geografisnya.