Berita Nasional

Bantah Terlibat Dalam Pemilihan Menteri Kabinet Merah Putih, Haji Isam: Itu Hak Prerogatif Presiden

Bantah Terlibat Dalam Pemilihan Menteri Kabinet Merah Putih, H Isam: Itu Hak Prerogatif Presiden

Editor: Dwi Rizki
Istimewa
KUNJUNGAN BILL GATES - Presiden RI Prabowo Subianto menemui Pendiri Microsoft Group yang juga tokoh filantropi Bill Gates di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu,(7/5/2025). Pengusaha sekaligus pemilik Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam ikut mendampingi. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad yang akrab disapa Haji Isam membantah bila ikut terlibat dalam pemilihan menteri kabinet merah putih Presiden RI Prabowo Subianto.

Haji Isam menegaskan, bahwa pemilihan menteri kabinet merah putih merupakan hak prerogatif dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Haji Isam menanggapi adanya pemberitaan di sebuah media yang menyebut jika dirinya  menempatkan orang kepercayaannya menjadi menteri kabinet merah putih Presiden RI Prabowo Subianto.

“Mereka (menteri) orang profesional, dipilih karena mempunyai kemampuan di bidangnya. Bukan karena kedekatan saya dengan mereka," kata  Haji Isam, Selasa ,(27/5/2025).

Haji Isam menyanyangkan, dikaitkan dirinya dengan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih (KMP).  Padahal sudah jelas, Presiden Prabowo Subianto memilih para menteri tentunya dengan banyak pertimbangan. 

“Berdasarkan kemampuan, kecakapan dan integritas,” tegas dia.

Haji Isam menekankan, bahwa Presiden RI Prabowo Subianto merupakan sosok yang sangat independen. Sehingga tidak mungkin memilih sosok menteri dari kabinetnya atas dasar kedekatan.

“Apalagi, latar belakang yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto, sangat independen. Jadi bukan karena kedekatan dengan seseorang,” pungkas dia.

Pandangan Pengamat

Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti isu reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang kembali mencuat.

Menurutnya, menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan berpotensi diganti.

“Jadi indikatornya sih ini aja. Bikin gaduh sama tidak bisa me-manage stakeholdernya, ada enggak menteri yang masuk ke dua kategori ini?” ujar Hensa pada Selasa (27/5/2025).

Hensa mencontohkan kasus pergantian Satryo Brodjonegoro dari posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang digantikan Brian Yuliarto. 

Menurutnya, Satryo diganti karena memenuhi dua kriteria tersebut.

“Yang pertama adalah Pak Prabowo itu tidak suka menteri yang gaduh. Waktu itu kan Mendikti bikin gaduh. Demo di mana-mana, kemudian ada isu bahwa bayaran kuliah UKT itu bakal naik gara-gara efisiensi. Terus yang kedua, tidak bisa me-manage stakeholdernya. Waktu itu stakeholdernya Pak Menteri siapa? Ya itu karyawan di kementeriannya saja demo saat itu,” jelasnya.

Hensa juga mengungkapkan tiga alasan utama reshuffle kabinet, yakni faktor subjektif, faktor politis, dan kinerja buruk.

“Jadi yang pertama kan subjektif, like and dislike. Tiba-tiba presiden jadi enggak suka sama ini orang nih. Ngeselin gitu orangnya, diganti dia. Terus kemudian yang kedua adalah subjektif politis. Ini akan dilihat ini orang kalau dia ganti secara politis mengganggu bakal mengganggu dia atau tidak. Kekuatan politik dia berkurang atau tidak, ketiga ya kinerja buruk,” paparnya.

Soal kinerja buruk, Hendri menyebut ada tiga sumber evaluasi, yaitu penilaian presiden, lingkaran terdekat, dan masyarakat.

“Yang pertama adalah sumber dari dirinya sendiri yang melakukan evaluasi. Kemudian yang kedua dari lingkarannya yang memang memberikan evaluasi. Yang ketiga adalah masyarakat yang memberikan evaluasi kepada menteri-menteri ini,” terangnya.

Di sisi lain, Hensa menilai PDI Perjuangan (PDIP) akan tetap berada di luar kabinet Prabowo-Gibran. 

Meski isu bergabungnya PDIP ke pemerintahan kerap muncul, ia menegaskan bahwa partai tersebut telah mendapatkan posisi strategis di luar kabinet.

“Memang tidak berada di jajaran menteri, tapi dia berada di posisi-posisi yang sudah ditempati oleh PDI Perjuangan sebelumnya. Dan itu tidak diganggu oleh Pak Prabowo kan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, Puan Maharani tetap menjabat sebagai Ketua DPR, serta posisi PDIP di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sejumlah duta besar.

“Misalnya, Puan Maharani tetap jadi Ketua DPR, ya oke ada undang-undang MD3-nya, tapi faktanya tetap Puan yang menjadi ketua. Terus kemudian di BPK juga ada, Dubes juga ada,” lanjut Hensa.

Menurutnya, posisi ini tercipta berkat hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo yang terlihat semakin membaik saat ini.

“Ini mungkin berkah persahabatan antara Prabowo dan Ibu Megawati ya, jadi maksud saya ya memang tidak terlihat masuk ke pemerintahan, tapi kenikmatannya tidak diambil gitu oleh Pak Prabowo,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Prasetyo Hadi menyampaikan, bahwa Prabowo sejauh ini masih fokus pada evaluasi dan pemantauan kinerja menterinya.

“Alhamdulillah, sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle. Namun secara rutin Bapak Presiden melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kinerja menteri di kabinet,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

Ia menyebutkan, bahwa evaluasi berkala adalah bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Beberapa menteri mendapat catatan, sementara sebagian lainnya justru menuai apresiasi.

“Salah satunya adalah sektor pangan. Teman-teman di bidang ini berhasil menunjukkan prestasi luar biasa. Produksi pangan kita melimpah, bahkan tertinggi sepanjang sejarah. Cadangan beras nasional kini mencapai 3,5 juta ton,” katanya.

Menurut Prasetyo, evaluasi tidak selalu berarti akan ada reshuffle. 

“Yang paling penting adalah memastikan kabinet bekerja secara efektif dan memberi dampak nyata bagi rakyat. Semua keputusan strategis, termasuk soal komposisi kabinet, akan ditentukan dengan pertimbangan matang oleh Presiden,” pungkasnya.

Prabowo Tegaskan Menteri Harus Seirama

Dikutip dari Kompas.com, isu reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. 

Kini, isu itu muncul kembali setelah ada desakan untuk merombak sejumlah nama dalam kabinet.

Salah satu desakan itu datang dari aktivis Rocky Gerung, yang menilai Kabinet Merah Putih perlu diisi dengan energi baru demi efektivitas pemerintahan.

“Harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru,” ujar Rocky dalam acara 'Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998' di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).

Rocky menilai reshuffle menjadi penting karena tidak realistis berharap para menteri mengundurkan diri secara sukarela.

Menurut dia, kepentingan politik dan ekonomi para menteri terlalu besar untuk ditinggalkan begitu saja.

Siapa yang didesak diganti?

Tercatat, ada sejumlah nama yang diminta untuk diganti, tak terkecuali Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Desakan untuk mengganti Budi datang dari Ikatan Alumni (Iluni) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

Budi, yang merupakan Menkes sejak era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), itu dinilai sudah kelewatan dalam sejumlah hal berkaitan dengan kesehatan.

Sejumlah kebijakan Menkes Budi yang dianggap sudah kelewatan berkaitan dengan pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan.

"Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Menteri Kesehatan. Jadi saya (katakan) jelas karena sudah kelewatan," ujar Ketua Iluni FKUI Wawan Mulyawan di Gedung FKUI Salemba, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Selain Budi, muncul juga nama Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, yang sebelumnya mengajukan pengunduran diri.

Namun terbaru, pengunduran diri itu tidak diterima oleh Prabowo, sehingga ia melanjutkan jabatannya.

Bagaimana para menteri?

Sejumlah menteri tidak mau berkomentar tentang isu ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.

"Kewenangan semua itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Bahlil mengatakan, sebagai menteri, ia enggan melampaui kewenangannya merespons terkait reshuffle.

"Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan," ujar dia.

Secara terpisah, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak mau berkomentar soal adanya isu terkait reshuffle kabinet.

"Enggak paham," ujar Airlangga.

Apakah Ada Resuffle?

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih.

"Alhamdulillah, sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle. Belum ada," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Senada, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku belum mendapat informasi soal usulan perombakan kabinet yang kembali muncul tersebut.

"Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi tentang pandangan dan pemikiran tersebut dari Presiden, sejauh ini belum,” ujar Muzani.

Namun, ia mengingatkan agar para menteri Kabinet Merah Putih mengikuti langkah dan irama Presiden Prabowo Subianto. 

Selain mengikuti langkah dan irama Presiden Prabowo, Muzani juga berharap agar para menteri dapat menunjukkan kinerja yang lebih produktif.

"Ketika Presiden melangkah dalam 20 langkah, maka para menteri dan pembantunya mestinya juga mengikuti langkah yang sama dari Presiden. Ketika Presiden berputar ke kanan, ikutilah langkah ke kanan dan seterusnya,” ujar Ketua MPR RI ini.

Prasetyo menekankan, Presiden Prabowo Subianto rutin melakukan evaluasi kinerja para pembantunya.

Evaluasi yang dilakukan Kepala Negara di antaranya mencakup catatan terkait prestasi para menteri dan evaluasi perbaikan.

Ada beberapa prestasi yang disorot Prabowo, di antaranya pencapaian soal produksi pangan hingga bidang energi.

"Secara rutin, beliau melakukan monitoring dan mengevaluasi kinerja seluruh pembantu-pembantu beliau di Kabinet Merah Putih," ucap politikus Partai Gerindra tersebut.

Di sisi lain, Prabowo kerap mengimbau jajarannya untuk fokus bekerja dan menghindari hal yang berpotensi membuat gaduh.

"Kita ini bekerja untuk masyarakat sehingga kami semua dihimbau untuk berhati-hati di dalam menyampaikan sesuatu supaya tidak menimbulkan keresahan-keresahan di masyarakat. Jadi, catatan-catatan seperti itu dan itu rutin yang dilakukan terus oleh beliau," tandas Prasetyo.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved