Bantah Terlibat Dalam Pemilihan Menteri Kabinet Merah Putih, Haji Isam: Itu Hak Prerogatif Presiden

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad yang akrab disapa Haji Isam membantah bila ikut terlibat dalam pemilihan menteri kabinet merah putih Presiden RI Prabowo Subianto.

Haji Isam menegaskan, bahwa pemilihan menteri kabinet merah putih merupakan hak prerogatif dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Haji Isam menanggapi adanya pemberitaan di sebuah media yang menyebut jika dirinya  menempatkan orang kepercayaannya menjadi menteri kabinet merah putih Presiden RI Prabowo Subianto.

“Mereka (menteri) orang profesional, dipilih karena mempunyai kemampuan di bidangnya. Bukan karena kedekatan saya dengan mereka," kata  Haji Isam, Selasa ,(27/5/2025).

Haji Isam menyanyangkan, dikaitkan dirinya dengan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih (KMP).  Padahal sudah jelas, Presiden Prabowo Subianto memilih para menteri tentunya dengan banyak pertimbangan. 

“Berdasarkan kemampuan, kecakapan dan integritas,” tegas dia.

Haji Isam menekankan, bahwa Presiden RI Prabowo Subianto merupakan sosok yang sangat independen. Sehingga tidak mungkin memilih sosok menteri dari kabinetnya atas dasar kedekatan.

“Apalagi, latar belakang yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto, sangat independen. Jadi bukan karena kedekatan dengan seseorang,” pungkas dia.

Pandangan Pengamat

Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti isu reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang kembali mencuat.

Menurutnya, menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan berpotensi diganti.

“Jadi indikatornya sih ini aja. Bikin gaduh sama tidak bisa me-manage stakeholdernya, ada enggak menteri yang masuk ke dua kategori ini?” ujar Hensa pada Selasa (27/5/2025).

Hensa mencontohkan kasus pergantian Satryo Brodjonegoro dari posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang digantikan Brian Yuliarto. 

Menurutnya, Satryo diganti karena memenuhi dua kriteria tersebut.

“Yang pertama adalah Pak Prabowo itu tidak suka menteri yang gaduh. Waktu itu kan Mendikti bikin gaduh. Demo di mana-mana, kemudian ada isu bahwa bayaran kuliah UKT itu bakal naik gara-gara efisiensi. Terus yang kedua, tidak bisa me-manage stakeholdernya. Waktu itu stakeholdernya Pak Menteri siapa? Ya itu karyawan di kementeriannya saja demo saat itu,” jelasnya.