Dibawah Terik Matahari Ribuan Polisi Menjaga Demo Ojol Hari Ini

WARTAKOTALIVECOM, JAKARTA -- Aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk "Aksi Akbar 2025" yang digelar oleh para pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta hari ini mendapat perhatian serius dari aparat keamanan.

Sebanyak 2.554 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa yang tersebar di beberapa titik strategis ibu kota.

Pengamanan Ketat di Titik-Titik Strategis

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa personel yang dikerahkan terdiri dari 1.913 anggota Polda Metro Jaya, 230 personel Polres Metro Jakarta Pusat, 320 personel TNI, dan 91 personel dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengamanan difokuskan di empat sektor utama:

• Monas Utara dan Selatan: 1.080 personel
• Bundaran HI dan Kementerian Perhubungan: 285 personel
• Gedung DPR/MPR RI dan sekitarnya: 989 personel
• Pengaturan lalu lintas: 200 personel dari Ditlantas

"Kami mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan Monas, Bundaran HI, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI selama unjuk rasa berlangsung," ujar Ade Ary.

Imbauan untuk Masyarakat dan Peserta Aksi

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono, menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional tergantung pada kondisi di lapangan.

"Kami tetap imbau masyarakat pengguna jalan agar menghindari ruas-ruas jalan di sekitar lokasi tersebut atau mencari jalan alternatif," katanya.

Kepada peserta aksi, pihak kepolisian mengingatkan untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.

"Tidak membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum, menghindari tindakan provokatif, dan menjaga ketertiban di lokasi unjuk rasa," tegas Ade Ary.

Tuntutan dan Partisipasi Massal

Aksi yang dimulai pukul 12.30 WIB dari Markas Garda Indonesia di Jalan Kodam Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, ini melibatkan konvoi mobil komando dan puluhan ribu pengemudi ojol menuju titik aksi pertama di Patung Kuda.

Massa aksi tiba di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB.

Para pengemudi ojol menyuarakan lima tuntutan utama:

• Presiden RI dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi pemerintah.
• DPR RI Komisi V menggelar rapat dengar pendapat (RDP) gabungan dengan Kemenhub, asosiasi, dan aplikator.
• Penurunan potongan aplikasi menjadi 10 persen.
• Revisi tarif penumpang dengan menghapus sistem seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas.
• Penetapan tarif layanan makanan dan kiriman barang dengan melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI.