Presiden Prabowo Bertemu Try Sutrisno dan Purnawirawan TNI, Di Mana Posisi Gibran?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri halal bihalal dengan purnawirawan TNI AD dan keluarga besar TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Kehadiran Prabowo itu di tengah desakan Forum Purnawirawan TNI agar GIbran Rakabuming Raka dicopot dari posisi wakil presiden. 

Menariknya, Gibran pada saat bersamaan melakukan sejumlah agenda kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (6/5/2025).

Sementara itu, mengawali agendanya, Wapres Gibran menyambangi Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, NTT.

Gibran didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago.

Gibran juga berbincang santai dengan perwakilan petani dan mendengarkan aspirasi mereka terkait masalah pertanian di tengah area persawahan yang menghampar luas. 

Dalam dialog tersebut, mayoritas para petani menyampaikan keluhan terkait pupuk dan irigasi. Wapres pun menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti keluhan tersebut. 

“Kami dengar langsung aspirasi petani. Perbaikan irigasi dan ketersediaan pupuk akan kami prioritaskan agar produktivitas meningkat dan petani sejahtera,” ujar salah satu petani di Desa itu.

Sebagai wujud komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan mempercepat realisasi swasembada pangan, pada kesempatan ini Wapres menyerahkan bantuan 10 unit traktor tangan dan pompa air kepada kelompok tani setempat.

Bantuan ini diharapkan dapat mengatasi masalah irigasi yang masih dihadapi, sekaligus meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi pertanian di wilayah tersebut.

Sebagaimana diketahui, Desa Kolisia yang memiliki potensi lahan pertanian yang subur seluas 2000 hektare, menjadi salah satu sentra pertanian padi di Kabupaten Sikka.

Mayoritas petani di desa ini menanam varietas padi Empari 16 yang dikenal unggul dan tahan terhadap perubahan iklim.

Wapres menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk memperkuat sektor pertanian, termasuk dengan memastikan ketersediaan alat dan mesin pertanian, pupuk, dan irigasi yang memadai bagi para petani. 

Dengan penyerahan alat pertanian di Desa Kolisia, ia berharap produktivitas petani dapat meningkat signifikan, sekaligus mendukung upaya besar menuju kemandirian pangan di wilayah timur Indonesia, khususnya NTT. 

Baca juga: Prabowo Sebut AHY dan Sugiono Purnawirawan Remaja di Acara Halal Bihalal Purn TNI

Alasan Gibran Tak Diundang

Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak, mengungkap alasan tidak diundangnya Wakil Presiden RI GibranRakabuming Raka dalam acara halalbihalal PPAD di Balai Kartini, Jakarta pada Selasa (6/5/2025).

Komaruddin menjelaskan bahwa acara ini memang ditujukan khusus untuk keluarga besar TNI.

Dia menyatakan adanya kepala daerah yang hadir karena keluarganya merupakan tentara. 

“Ini kan purnawirawan dan keluarga besar tentara. Seperti Sri Sultan Hamengkubuwono, itu keluarga besar tentara. Makanya saya sebut sebagai Sri Sultan, bukan gubernur,” ujar Komaruddin.

Acara halalbihalal kali ini dihadiri oleh 1.210 peserta. Rinciannya, 1.004 purnawirawan TNI AD dan lebih dari 200 anggota keluarga besar tentara dari berbagai wilayah Indonesia.

Di sisi lain, Ia pun memastikan acara tersebut tidak berkaitan dengan isu pemakzulan Gibran dari Wakil Presiden RI.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang rutin digelar oleh para purnawirawan TNI AD. 

“Tidak, bahwa acara ini halalbihalal yang tiap tahunnya dilaksanakan oleh purnawirawan. Kalau tahun kemarin di Balai Sudirman, tahun ini di Balai Kartini. Jadi tidak ada dikaitkan dengan respon delapan pernyataan purnawirawan,” jelasnya.

Ia memahami, isu pemakzulan Gibran menjadi perbincangan di kalangan keluarga besar PPAD, akan tetapi hal itu tidak menjadi sikap organisasi. 

“Kalau tentara itu walaupun sudah pensiun, tetapi dia terus mengabdi. Jadi pola pikirnya pasti sama, berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI,” jelasnya.

Terkait apakah PPAD berkomunikasi dengan para purnawirawan yang menyampaikan delapan tuntutan politik beberapa waktu lalu, Komaruddin menyatakan hal tersebut adalah hak pribadi. 

“Secara demokrasi wajar-wajar saja. Mereka sudah berbuat untuk bangsa ini, dan itu bentuk keinginan membantu pemerintah,” jelasnya.

Komaruddin menegaskan, meski para purnawirawan punya hak berpendapat secara politik, mereka tetap menjunjung nilai-nilai kejuangan. 

“Secara politik bisa, itu hak konstitusi. Tapi walaupun kami pensiun, di dada kami masih melekat Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI telah menyatakan untuk mendesak agar Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres RI.

Desakan itu menjadi satu dari delapan poin yang tertuang dalam deklarasi forum purnawirawan TNI.

Poin pemakzulan Gibran berbunyi sebagai berikut:

"Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman."

Yang menjadi sorotan, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno turut menandatangani deklarasi tersebut.

Adapun purnawirawan lain yang ikut teken di antaranya adalah Dankormar Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto, hingga mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan.

(Tribunnews.com/Wahyu Aji)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.