Program Wajib Militer ala Dedi Mulyadi Disentil: Keluar dari Wamil Siswa Malah Merasa Jadi Jagoan

Laporan jurnalis TribunBekasi.com, Rendy Rutama Putra

WARTAKOTALIVE.COM, KOTA BEKASI - Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi menanggapi rencana penerapan program Wajib Militer (Wamil) untuk pelajar bermasalah yang sebelumnya digaungkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi

Wakil Ketua KPAD Kota Bekasi, Novrian mengatakan sebelum diterapkan, program tersebut terlebih dahulu perlu dikaji.

Terkhusus dikaji dalam perspektif diantaranya psikologis para pelajar yang ikut serta.

"KPAD Kota Bekasi setuju sebenarnya ketika memang ini mampu outputnya adalah untuk kebaikan generasi kedepan, tapi mungkin yang perlu digarisbawahi bahwa sebuah program dan terkait dengan pendidikan anak sedini mungkin perlu ada kajian yang lebih mendalam dari sebagian perspektif diantaranya psikologis," kata Novrian, Minggu (4/5/2025).

Novrian menjelaskan kajian tersebut bertujuan untuk menjawab kekhawatiran kepada para pelajar yang telah ikut wamil untuk tidak memungkinkan timbul masalah baru.

Baca juga: Tatanan Hidup Bisa Rusak, Ini Beberapa Alasan Pecalang Tolak Kehadiran Ormas Milik Hercules di Bali

Baca juga: Generasi Muda Pasti Jarang yang Tahu, Inilah Musik Samrah Khas Betawi yang Mulai Tenar di Tahun 1918

"Namanya manusia seperti punya rasa sudah masuk wamil lalu badan makin kuat dan menilai mungkin karakter anak muda yang muncul seperti ingin merasa jadi jagoan karena merasa sudah kuat terlatih kuat terus mau melakukan kekerasan dan itu perlu ada kajian tersebut," jelasnya.

Novrian menuturkan, kajian perlu dilakukan dengan melibatkan sejumlah stakeholder relevan, diantaranya Dinas Pendidikan (Disdik) baik di tingkat daerah hingga pusat.

Sehingga tidak lagi ada celah atau aspek yang memungkinan justru menimbulkan masalah baru.

"Perlu adanya kajian dari sudut pandang sosial bagaimana pola perilaku tingkah laku dan juga yang paling penting adalah melibatkan semua stakeholder duduk bareng jangan sampai ketika kita melakukan program yang bagus ternyata ada celah dan justru menjadi bumerang ke depannya," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mempastikan akan menerapkan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat perihal Wamil untuk anak yang bermasalah.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto memastikan keputusan itu akan segera diberlakukan.

"Konsep ke sana (Realisasi) tentu apa yang sudah diinisiasi oleh pak Gubernur (Dedi Mulyadi) itu perlu kami optimalkan, kami laksanakan lah," kata Tri, Jumat (2/5/2025).

Baca juga: MUI Imbau Muslim Tolak Bansos dari Dedi Mulyadi Jika Dipaksa Vasektomi: Insya Allah Ada Rezeki Lain

Tri menjelaskan saat ini dirinya sudah memperintahkan Kesbangpol untuk memahami teknis realisasi program tersebut.

Lalu mempersiapkan terkait dengan asrama para anak-anak yang akan diikutsertakan.

"Hari ini saya minta Kesbangpol untuk mempelajari, bagaimana nanti pola asuhnya, karena tentu kesiapan terkait dengan asrama anak-anak itu, kemudian dan lain sebagainya tentu perlu kita persiapkan secara matang," jelasnya.

Tri menuturkan pihaknya telah mereferensikan dua tempat untuk digelarnya program wamil bagi siswa SMA atau SMK bermasalah di wilayahnya.

Lokasi keduanya itu berada di sisi Selatan Kota Bekasi.

"Kalau di Bekasi ini sebetulnya juga ada beberapa tempat yang bisa dilakukan. Ada di Batalyon 202 dan juga ada Batalyon Armed," tutur tuturnya.

Tri menyampaikan dirinya menyambut baik rencana program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi perihal wamil.

Bahkan di Kota Bekasi direncanakan akan dibangun sekolah dengan peserta didiknya berpotensi menjadi abdi negara atau taruna.

"Karena sebetulnya sejalan dengan konsep bagaimana hari ini kota Bekasi akan membangun sekolah unggulan berbasis taruna," ucapnya.

Tri menegaskan akan menerapkan program wamil yang dirancang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk remaja bermasalah.

Program tersebut dinilainya penting karena dapat membantu semangat kebangsaan, kedisiplinan, hingga membentuk karakter anak-anak muda.

"Ini kebijakan Pak Gubernur untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anak-anak agar mereka kembali memiliki spirit kebangsaan, disiplin, dan kemampuan berinteraksi yang baik," tuturnya.

Tri mengungkapkan program wamil ini merupakan bagian dari proses edukasi mental dan psikologis yang dikhususkan kepada remaja dengan kategori salah dalam pergaulan. 

Nantinya program tersebut akan bekerjasama dengan TNI.

"Terpenting ada upaya dulu, program ini bisa jadi solusi awal, selama ini kegiatan seperti kemah kebangsaan sifatnya umum dan hanya menyasar ketua OSIS, program ini lebih spesifik untuk anak-anak yang memang bermasalah," ungkapnya.

Viral di media sosial

Detik-detik warga Jawa Barat melongo menyaksikan momen saat siswa nakal dididik ala militer terekam dalam video viral di media sosial.

Dalam video tersebut warga dibuat tercengang dengan sikap puluhan siswa yang dicap nakal itu.

Tak terlihat garang atau nakal, puluhan siswa itu justru tertib dan disiplin mengikuti arahan prajurit TNI.

Mereka bahkan berbaris rapi dan bersemangat saat menjalani pendidikan militer.

Sambil bernyanyi keras, para siswa yang mengenakan baju latihan bela diri pun berlarian dengan teratur.

Menuju ke lapangan, mereka terus fokus mengikuti arahan pemimpin dari prajurit TNI.

Melihat anak-anak itu tampak disiplin padahal baru dua hari dilatih militer, netizen ikut senang.

Khalayak mengapresiasi program dari Dedi Mulyadi tersebut.

"Setuju sama KDM, untuk merubah pola pikir anak2 ini biar lebih terarah,"

"Lumayan dapat ilmu militer buat bekal daftar TNI polri,"

"Menuju Indonesia emas di mulai dari provinsi Jabar,"

Tanggapan Dedi Mulyadi soal kritikan

Sementara warga Jawa Barat antusias menyaksikan jalannya program Dedi Mulyadi, salah seorang anggota DPR RI justru mengkritisinya.

Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP, My Esti Wijayati mengaku ingin menangis saat mengetahui para siswa nakal di Jabar sudah mulai menjalani militer di barak militer Resimen Armed 1 Sthira Yudha, Purwakarta.

Esti menyebut anak-anak tersebut sejatinya telah didiskriminasi dari pemerintah daerah.

Sebab anak-anak itu kata Esti masih punya hak yang dilindungi undang-undang.

Karenanya Esti cemas jika pendidikan militer tersebut akan berpengaruh besar untuk psikos sang anak sampai dewasa.

"Saya jujur, mengapa ya saya rasanya mau menangis gitu. Dari awal ini seolah-olah anak sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dia juga dilindungi dengan hak perlindungan anak sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya, tunda dulu, lakukan pengkajian secara mendalam, baru kemudian dieksekusi kalau secara kajian itu memungkinkan dan tidak akan berpengaruh besar ke depan," kata Esti dilansir TribunnewsBogor.com dari Kompas TV.

Tak kuasa menahan tangis, Esti pun mengurai alasannya.

Ternyata Esti memang biasa berhadapan dengan anak-anak bermasalah sejak lama dan tahu betul alasan mereka melakukan tindakan kriminal.

"Mengapa saya mengatakan saya hampir menangis? Saya sering berhubungan dengan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, karena masalah sosial. Mereka ditangkap ke kantor polisi karena punya klitih, tawuran, atau mereka yang dikategorikan anak nakal. Ketika kami berjumpa, kami bisa memahami oh anak ini datang dari ekonomi mampu tapi orang tuanya tidak memberikan waktu yang cukup. Oh anak ini dari single parent, dia melakukan seperti ini karena perhatiannya kurang," pungkas Esti.

Kebijakannya dikritik pedas anggota DPR, Dedi Mulyadi mengurai tanggapan.

Pria yang karib disapa KDM itu mengaku seluruh program kerjanya adalah untuk kepentingan warga, terutama anak-anak.

Dedi berharap nantinya anak-anak Jabar bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat agar masa depannya cerah.

"Seluruh langkah yang saya lakukan, seluruh provinsi Jawa Barat dan dinas lakukan, tiada lain kecuali ingin anak-anak Jawa Barat tumbuh kokoh dan kuat serta memiliki masa depan," kata Dedi Mulyadi dalam video terbarunya di Instagram pada Sabtu (3/5/2025).

Meski begitu, Dedi sadar betul bahwa semua kebijakannya pasti menuai pro dan kontra.

Namun Dedi menghindari perdebatan sengit soal programnya tersebut.

"Tidak ada kebijakan yang mulus kalau itu untuk kebaikan. Pasti ada pertentangan dan nanti akan dirasakan suatu saat ketika kebijakan itu membuahkan hasil. Mari saatnya berbuat bukan berdebat, karena tawuran tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Kriminalitas remaja tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan, anak-anak yang kecanduan game online tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan," ungkap Dedi.

"Silakan kritik, tapi biarkan kami bekerja," sambungnya.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09