Pemprov DKI Keluarkan Rp 1,69 M untuk Tebus 488 Ijazah yang Tertahan, Pramono: Ini Tak Boleh Terjadi

Sebanyak 371 ijazah siswa sekolah swasta di Jakarta yang tertahan dibagikan dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho
Sumber: Pemprov DKI Jakarta
IJAZAH PELAJAR DITAHAN - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta sekolah swasta tidak lagi menahan ijazah pelajar karena masalah finansial. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta sekolah swasta tidak lagi menahan ijazah pelajar karena masalah finansial.

Sebab, ijazah menjadi salah satu syarat utama bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan berikutnya atau mencari pekerjaan.

"Kami akan secara khusus berbicara dengan sekolah-sekolah swasta, bahwa yang seperti ini tidak boleh terjadi," kata Pramono.

Hal itu diungkapkan Pramono usai memberikan ijazah dalam program pemutihan ijazah tahap kedua.

Sebanyak 371 ijazah yang tertahan dibagikan dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025.

Baca juga: Pramono Anung Tegaskan Setiap Pungutan Sekolah di Jakarta Harus Dapat Persetujuan Dinas Pendidikan

"Sebenarnya menyambung apa yang disampaikan bahwa kok bisa, ya tentunya karena sekolah swasta pada waktu itu kan masih berbayar, masih membayar dan rata-rata anak ini dari keluarga yang tidak mampu tidak bisa membayar," tuturnya.

Menurut Pramono, ijazah ditahan karena peserta didik tidak mampu membayar biaya atau iuran yang ditetapkan sekolah swasta.

Mereka tidak mampu membayar, lanjut dia, memang karena faktor ekonomi.

"Jadi yang tertahan itu bukan membayar untuk ijazahnya, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Dia tidak mampu, dari keluarga yang memang tidak bisa menyelesaikan hal-hal lain, kan walaupun sekolah sudah gratis tapi kan kadang-kadang masih ada pembayaran di lapangan yang harus dilakukan dan tidak bisa dilakukan," jelas Pramono.

Atas dasar persoalan itulah, lanjut Pramono, Pemprov DKI dan DPRD DKI menggodok regulasi pendidikan gratis di Jakarta.

Baca juga: Mantan Dubes Rusia Menduga Isu Ijazah Palsu Sengaja Dipelihara Jokowi ​​​​​untuk Hal Ini

Nantinya para peserta didik dari keluarga yang tak mampu dan gagal masuk ke sekolah negeri, bisa dialihkan ke sekolah swasta dengan gratis.

Pramono mengucapkan, pemerintah daerah akan melakukan uji coba di sekolah swasta sebagai percontohan pendidikan gratis.

Namun, Pramono enggan membeberkan nama-nama sekolahnya.

"Nanti saja ya akan kami sampaikan," ucap mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) RI ini.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menebus ijazah pelajar setempat yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta.

Angkanya fantastis hingga mencapai Rp 1,69 miliar.

Hal itu terungkap dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Halaman Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Jumat (2/5/2025).

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Keluarkan Dana Rp 1,69 miliar demi Tebus Ijazah yang Tertahan di Sekolah Swasta

Upacara ini dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno serta Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin.

Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menyerahkan 371 ijazah yang tertahan dalam program pemutihan ijazah tahap kedua, bertepatan dengan momen Hardiknas. 

Program ini menjadi bagian dari komitmen Pramono dan Rano dalam menjamin hak pendidikan seluruh warga, terutama mereka yang terhambat karena persoalan biaya.

"Total sudah ada 488 siswa yang menerima program pemutihan ijazah senilai Rp 1,69 miliar," ujar Pramono saat menjadi Inspektur Upacara pada Jumat (2/5/2025).

Pramono mengaku, ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah ini kebanyakan karena persoalan uang.

Selain itu, lamanya ijazah ditahan oleh pihak sekolah bisa mencapai lima tahun lebih.

"Tadi saya menanyakan kepada mereka, ada yang ijazahnya tertahan selama tiga tahun hingga lima tahun karena belum melunasi biaya. Intinya, ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu," tutur Pramono.

Menurutnya, ijazah adalah hak sipil setiap anak dan tidak boleh tertahan karena alasan ekonomi.

Program pemutihan ijazah ini merupakan salah satu realisasi dari quick wins 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

"Pemerintah harus hadir dalam menangani masalah tersebut agar para siswa dapat segera mendapatkan ijazah yang sangat dibutuhkan bagi masa depan mereka. Saya mengapresiasi Baznas Bazis yang telah membantu bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta," paparnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved