Gubernur Pramono Didorong Berantas Jukir Liar dengan Gandeng Marinir, MTI: Kalau Polisi Masih Berani

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung didorong agar berani memberantas juru parkir (jukir) liar.

Keberadaan mereka dianggap bisa mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi dan pajak parkir.

Hal itu dikatakaan Wakil Ketua Pemberdayaan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, Selasa (22/4/2024).

Baca juga: Soal Parkir Liar, Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Petugas Dishub Standby di Lokasi Jukir Liar

Ia menyambut baik wacana Pramono yang akan mengerahkan Satpol PP untuk membantu Dishub menertibkan jukir liar.

Namun dia menyarankan, agar penertiban juga dilakukan dengan menggandeng TNI.

"Kalau perlu didampingi (Korps) Marinir, kalau Satpol PP doang dikepret itu, Marinir coba, nggak berani mereka (jukir liar) sama Marinir. Kalau polisi mah masih berani mereka, Marinir saja sudah," kelakar Djoko kepada wartawan pada Selasa (22/4/2024).

Djoko juga meminta kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk mendata ulang semua lokasi yang berpotensi menjadi lahan parkir di Jakarta.

Jika pendataan sudah dilakukan, pemerintah bisa melibatkan semua pihak termasuk masyarakat.

"Pokoknya didata dulu saja daerah mana yang biasa jadi parkir liar, lalu mulai gerakan bersama, masyarakat juga diedukasi," imbuhnya.

"Di Jakarta itu banyak parkir, uangnya tidak masuk ke kas Pemda tapi masuk ke Ormas (organisasi masyarakat)," lanjutnya.

Djoko mengatakan, pemberantasan jukir liar sebetulnya bisa dilakukan dengan mudah oleh Pramono Anung.

Soalnya mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) itu dianggap tak memiliki janji politik terkait pemberian izin lahan kepada masyarakat tertentu.

Baca juga: Soal Jukir Liar di Kawasan Monas dan Tanah Abang, Wagub DKI Rano Karno: Kami Tidak Berikan Toleransi

"Sekarang kesempatan bagi Pramono untuk beresin semua parkir liar, lalu membuat aturan kalau parkir nggak ada karcis, nggak usah bayar. Pokoknya parkir harus ada bukti pembayaran, kalau nggak ada ya nggak usah bayar, umumkan ke masyarakat," kata Djoko.

Selain itu, kata dia, petugas yang dikerahkan di lapangan harus resmi alias mereka memiliki surat tugas, tanda pengenal dan seragam.

Duit yang diterima itu, juga harus diserahkan ke pihak terkait untuk menjadi penerimaan daerah.