BREAKING NEWS: Ketua PN Jaksel Tersangka, Diduga Terima Suap Rp60 Miliar

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH - Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta sebagai tersangka kasus dugaan suap fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO.

Muhammad Arif Nuryanta diduga menerima suap dari tiga perusahaan besar yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Informasi itu disampaikan Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Lobi Kartika, Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (12/4/2025) malam.

Abdul Qohar menyebut penyidik Kejaksaan Agung menetapkan empat orang sebagai tersangka.

"Telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujarnya.

Selain Arif, Kejagung juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya yaitu Panitera Muda Perdata Jakarta Utara Wahyu Gunawan, Kuasa Hukum Korporasi Marcella Santoso (MS), dan advokat Ariyanto (AR).

Mereka diduga terlibat dalam korupsi berupa suap dan gratifikasi untuk mengatur perkara yang dihadapi oleh ketiga korporasi tersebut.

Barang bukti yang disita Kejagung dalam kasus ini antara lain adalah uang tunai dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dan rupiah.

Disita pula unit mobil mewah seperti Ferrari, Nissan GT-R, dan Mercedes-Benz, sampai Lexus.

"Penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN sebanyak, diduga sebanyak Rp60 miliar," kata Abdul Qohar yang menyebut suap diberikan untuk memengaruhi putusan perkara korporasi sawit soal pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya.

Berdasarkan amar putusan yang diperoleh dari laman resmi Mahkamah Agung, diketahui pada 19 Maret 2025, ketiga korporasi tersebut dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO antara Januari 2021 hingga Maret 2022.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga mereka dibebaskan dari semua dakwaan JPU.

Sementara itu, dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, JPU sebelumnya menuntut para terdakwa untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti.

Terdakwa PT Wilmar Group dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 11.880.351.802.619.

Jika tidak dibayarkan, harta Tenang Parulian selaku Direktur dapat disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara selama 19 tahun.