Penerimaan Pajak Januari-Februari Turun, Presiden Prabowo Panggil Sri Mulyani, Airlangga dan Bahlil

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Adapun yang hadir ke Istana seperti Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. 

Kemudian hadir juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafidz, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, dan lainnya.

Baca juga: Hari Pertama Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat, Pengunjung Samsat Depok Membludak 

Airlangga mengatakan, jika yang dibahas ialah fokus pada penerimaan negara.

"Pajak, masalah pajak, PNBP. Ya semua, pajak, PNBP, royalti, dan yang lain," kata Airlangga di istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025) malam.

Menurut Bahlil, ia bersama menteri lainnya juga membahas produk turunan mineral, yang belum menjadi pemasukan Negara. 

"Terkait dengan pendapatan negara, pajak di sektor mineral batu bara," kata Bahlil. 

"Dan tadi kita melakukan pembahasan untuk melakukan exercise beberapa sumber-sumber pendapatan negara baru, khususnya peningkatan royalti di sektor emas nikel dan beberapa komoditas lain termasuk di dalamnya adalah batu bara," lanjutnya. 

Baca juga: Optimalisasi Pendapatan Daerah, Wali Kota Sachrudin Paparkan Perubahan Regulasi Pajak dan Retribusi

Sementara, Sri Mulyani ungkap hal yang sama dengan Airlangga.

Menurut Sri Mulyani, ia membahas soal penerimaan negara dengan Prabowo.

"Kita bahas mengenai penerimaan negara, mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan tax ratio dan bagaimana upaya-upaya intensifikasi dan perbaikan administrasi," ungkapnya. 

Menurut Sri Mulyani, penerimaan pajak pada 1-17 Maret naik 6,6 persen, setelah negatif 3,8 persen per Februari 2025.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi selepas proses restitusi pajak selama 17 hari. 

"Dalam kurun waktu 17 hari, 1 Maret-17 Maret terjadi turnaround dari penerimaan buto yang tadinya negatif 3,8 persen akhir Februari. Pada 17 Maret (2025) posisi sudah positif 6,6 persen," ucapnya.

Menurut Sri Mulyani, kondisi penerimaan negara per akhir Februari 2025 memang belum stabil.