Megawati Dukung Revisi UU TNI Disahkan, Puan Maharani: Gotong Royong Demi Bangsa Negara

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung revisi Undang-Undang TNI disahkan meski sempat menolak.

Youtube Tv Parlemen
REVISI UU TNI - Terekam detik-detik Ketua DPR RI Puan Maharani mengesahkan revisi undang-undang TNI pada Kamis (20/3/2025). Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung revisi UU TNI disahkan meski sempat menolak. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Revisi Undang-Undang (UU) TNI mendapatkan dukungan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk disahkan. 

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Padahal sebelumnya Megawati sempat menyatakan penolakannya terhadap revisi UU TNI yang sarat kontroversi. 

"Mendukung, karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan," ungkap Puan. 

Puan mengungkapkan apa alasan Megawati sampai berubah pikiran hingga mendukung Revisi UU TNI disahkan. 

Menurutnya ada poin-poin perubahan dalam RUU TNI yang disahkan DPR sudah sesuai dengan harapan Megawati. 

Hanya saja Puan tidak menjelaskan secara pasti apakah dukunga tersebut jadi pertanda PDI-P masuk pemerintahan. 

Puan justru hanya menyebut bahwa apa yang dilakukan mereka sekarang ini bergotong-royong dengan pemerintah. 

Dia tidak menjawab secara terang apakah kini PDI-P sudah tak lagi menjadi oposisi atau tidak.

"Kami di sini, di DPR bersama-sama bergotong-royong, akan bersama dengan pemerintah demi bangsa negara," kata ketua DPR ini.

Baca juga: Detik-detik Tepuk Tangan Meriah DPR RI Saat Revisi UU TNI Disahkan

Sebelumnya, Megawati mengaku tak setuju jika Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang tentang Perubahan Ke-3 atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia direvisi.

Hal ini disampaikan Megawati ketika berpidato dalam acara Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo 2024 di MNC Tower, Jakarta, 30 Juli 2024 tahun lalu.

Megawati menduga bahwa pengguliran revisi dua aturan tersebut sebagai upaya untuk menyetarakan dua institusi, yakni TNI dan Polri.

Megawati pun tak setuju apabila kedudukan TNI dan Polri ke depan disetarakan.

"Sampai saya bilang gini, kalau disetarakan artinya kalau AURI-nya (TNI AU) punya pesawat, berarti polisinya juga mesti punya pesawat dong," ujar Megawati, dikutip dari Youtube Official iNews.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved