Pramono Akan Datangi RDF Rorotan, Tindak Lanjuti Keluhan Warga Soal Bau Busuk

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Sejumlah warga mengeluhkan bau busuk yang ditimbulkan dari Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, karena sangat menyengat.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, telah menerima semua laporan tersebut dan bakal mengecek langsung ke lapangan dengan mendatangi RDF Rorotan.

“Ya, saya (sudah) membaca keberatan atau keluh kesah dan sebagainya. Untuk itu supaya saya ke lapangan dululah, saya pengin lihat dulu ya (situasinya),” jelas Pramono saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Baca juga: Baunya Dikeluhkan Warga, Legislator DKI Kunjungi Pengolahan Sampah RDF di Rorotan Jakut

“Saya belum bisa berkomentar sebelum saya melihat langsung. Karena ini kan dibuat sebelum saya, jauh dan sekarang kan sudah jadi,” imbuhnya.

Sebagai informasi, RDF Rorotan telah didirikan sejak Mei 2024 di lahan seluas 7,78 hektare.

Untuk membangun RDF ini, Pemprov DKI menggelontorkan dana lebih dari Rp 1,28 triliun.

RDF Rorotan ini dapat mengolah 2.500 ton sampah per harinya.

Pramono Anung menyebut Jakarta menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah per hari.

Menurut Pramono fasilitas pengolahan sampah yang tersedia saat ini, di antaranya Refuse-Derived Fuel (RDF) di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, dan Rorotan, Jakarta Utara, baru mampu mengurangi sekitar 2.000-3.000 ton sampah per hari.

“Jakarta sekarang ini tiap hari rata-rata kurang lebih 8.000 ton sampahnya, dan dengan proses yang ada, RDF di Bantargebang maupun Rorotan, mudah-mudahan bisa turun nanti sampai dengan 5.000 sampai 6.000 (ton), itu tidak cukup,” ucap Pramono usai mengunjungi fasilitas pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025).

Menurutnya, perlu ada solusi lebih efektif dalam mengatasi permasalahan sampah, salah satunya dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) menggunakan incinerator atau alat pembakar limbah padat.

Namun, sampai saat ini belum ada investor yang berani membangun fasilitas tersebut karena kendala pada tarif tipping fee.

“Saya dan Pak Pratikno (Menko PMK) selama 10 tahun menyiapkan Perpres tentang tipping fee, dari dulu harganya tidak bisa berubah. Awalnya 8, 9, 10, 12 sen USD per kWh, terakhir 13,5 sen USD per kWh. Tapi tetap saja tidak ada yang berani membangun PLTSa dengan incinerator," jelas dia.

Nantinya, dia akan membuat regulasi agar tipping fee Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) menjadi bagian dari komponen biaya pembelian listrik oleh PLN.

Tipping fee yang awalnya dikelola oleh pemerintah daerah pun diusulkan menjadi bagian dari PLN.