Ormas di Kabupaten Tangerang Minta THR, Petinggi Chandra Asri: Harus Ada Kepastian Hukum

Sejumlah pelaku industri di Indonesia sebenarnya juga sudah berulangkali menyampaikan keluhan terkait aktivitas ormas di kawasan industri yang dianggap menghambat investasi. 

Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, mengungkapkan bahwa kerugian akibat aktivitas ormas ini mencapai ratusan triliun rupiah, tidak hanya dari pengeluaran yang dikeluarkan investor, tetapi juga dari investasi yang batal masuk ke Indonesia. 

"Itu sih udah pasti, menurut saya itu bisa dikatakan udah kalau dihitung semuanya ya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang enggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan triliun juga tuh. Ratusan triliun," ujar Sanny saat Dialog Industri Nasional di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), 6 Maret 2025. 

Sanny menjelaskan bahwa ormas kerap menimbulkan gangguan keamanan dengan masuk ke kawasan industri dan melakukan unjuk rasa. 

Ormas desa sering meminta untuk diikutsertakan dalam proses pembangunan atau aktivitas pabrik, seperti penyediaan transportasi dan katering. 

Bahkan, ada kasus di mana ormas menyegel pabrik, sehingga menghambat operasional perusahaan. 

Selain Sanny, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur menilai aktivitas ormas menghambat industri mebel di Indonesia. 

Menurut dia, kondisi ini membuat Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam dalam pertumbuhan industri mebel. 

"Kami sedang berjuang menghadapi negara yang sudah bersih dari hal-hal seperti itu (ormas), seperti Vietnam. Mereka bisa bertumbuh, sedangkan di sini masih menghadapi masalah tersebut," ujar Abdul di acara Indonesia International Furniture Expo 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 6 Maret 2025. 

Ia menegaskan, gangguan ormas lebih dirasakan industri mebel berskala besar. 

HIMKI pun meminta pemerintah menertibkan aktivitas ormas. 

"Itu salah satu kendala. Aksi premanisme (ormas) adalah tugas pemerintah. Kalau kita mau maju, harus dibersihkan," katanya. 

Menanggapi keluhan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah mengambil langkah dengan mendorong sejumlah kawasan industri strategis untuk masuk dalam kategori obyek vital yang mendapatkan pengamanan dari kepolisian. 

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di Indonesia. 

"Kemenperin sudah mengupayakan beberapa industri strategis masuk dalam kategori obyek vital yang mendapatkan pengamanan dari kepolisian," ujar Febri dalam keterangan resminya.