Menteri P2MI Abdul Kadir Karding Ingin Akhiri Moratorium Pekerja Migran ke Arab Saudi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menerima Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Abdul Kadir Karding melaporkan rencana pembukaan kembali kerja sama bilateral terkait penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi setelah moratorium yang diberlakukan sejak 2015.

"Hari ini, saya menghadap kepada Pak Presiden dalam rangka melaporkan rencana kita, Kementerian P2MI, untuk membuka kembali kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja di Arab Saudi," kata Abdul Kadir.

"Kita ketahui bahwa sejak tahun 2015 kesepakatan kerja sama dengan Arab Saudi itu dimoratorium oleh pihak kita di Indonesia," ujar Abdul Kadir. 

Baca juga: TKI Ditembak di Malaysia, Keluarga Korban Pasrahkan Pada Pemerintah RI

Abdul Kadir menerangkan bahwa moratorium yang telah berlangsung hampir satu dekade mengakibatkan lebih dari 25.000 pekerja Indonesia tetap berangkat ke Arab Saudi secara ilegal setiap tahunnya. 

Oleh karena itu, ucap Abdul Kadir, Kementerian P2MI telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk membahas pembukaan kembali kerja sama tersebut.

"Itu yang kami laporkan kepada Pak Presiden dan dalam waktu dekat ini MoU-nya akan ditandatangani di Jeddah," terang Abdul Kadir.

Menurut Abdul Kadir, Prabowo menyambut baik rencana pembukaan kembali kerja sama ini.

Prabowo meminta agar skema pelatihan serta penempatan pekerja segera disiapkan.

Baca juga: Pemerintah Ingin Sejahterakan Rakyat, Prabowo Subianto: Anak Orang Miskin Tidak Boleh Miskin

"Alhamdulillah, beliau sangat setuju dan kita ketahui bahwa pada kesempatan ini memang Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000 job order, 600.000 orang untuk dikirim di sana, terdiri dari 400.000-an domestik pekerja lingkungan rumah tangga yang 200.000-250.000 mereka janjikan untuk pekerja formal," tuturnya.

Abdul Kadir menjelaskan, di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), sistem perlindungan tenaga kerja di Arab Saudi telah mengalami perbaikan signifikan.

Para pekerja akan mendapat jaminan gaji minimal di angka 1.500 (Riyal Saudi), serta berbagai perlindungan kesehatan, jiwa, hingga ketenagakerjaan.

"Lalu, juga ada integrasi data. Jadi, yang unprocedural otomatis akan masuk datanya nanti dan kita kontrol bersama," jelasnya.

Terkait skema kerja sama, Abdul Kadir menyebut bahwa model yang diterapkan serupa dengan yang berlaku di Hongkong dan Taiwan, yaitu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) akan bekerja sama dengan agensi di Arab Saudi.

Baca juga: TKI Ditembak di Selangor Malaysia, DPR RI Desak Pemerintahan Prabowo Segera Lakukan Langkah Ini

Abdul Kadir menambahkan, setiap pekerja Indonesia yang telah menyelesaikan kontrak dua tahun akan mendapatkan bonus umroh dari pemerintah Arab Saudi.