Fraksi PDIP Heran Pemerintah Pusat Larang Program Sarapan Gratis Pramono, Dwi Rio: Ini Aneh

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta merasa heran dengan batalnya kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung soal sarapan bergizi gratis. 

Diketahui, program Pramono ini terpaksa dibatalkan karena bersinggungan dengan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto soal makan bergizi gratis (MBG).

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo merasa aneh dengan larangan pemerintah pusat soal program Pramono tersebut. 

Dia memandang, program yang ditujukan untuk menyehatkan anak-anak terutama dari golongan yang tidak mampu dimonopoli pemerintah pusat.

Baca juga: Sempat Melarang, Kepala BGN Izinkan Pramono-Rano Gelar Program Sarapan Gratis, Ada Apa ya?

“Sebenarnya ini agak aneh, kenapa upaya menyehatkan anak anak khususnya dari golongan tidak mampu melalui program makan bergizi hanya menjadi wewenang pemerintah pusat,” ujar Rio, Minggu (9/3/2025).

Rio menilai, justru program peningkatan gizi ini bisa semakin baik jika ada peran dari pemerintah daerah.

Pemerintah DKI berencana untuk berpartisipasi aktif meningkatkan gizi anak-anak, bukan hanya sekadar operator saja.

“Jadi misalnya pemerintah daerah siapkan sarapan, sementara dari pemerintah pusat menyiapkan makan bergizi gratis pada siang harinya,” imbuhnya.

Baca juga: Selain Makan Siang Gratis, Siswa Jakarta Bakal Dapat Sarapan Gratis di Era Pramono Anung

Meski demikian, Rio memuji langkah Pramono mengalihkan program sarapan gratis menjadi pembenahan kantin sekolah.

Langkah ini diambil Pramono untuk menyikapi keputusan pemerintah, bahwa program makan bergizi gratis hanya dilakukan pemerintah pusat.

“Saya pribadi mengapresiasi respon Gubernur dalam menghadapi penolakan dari pemerintah pusat, yakni tetap berupaya memfasilitasi kegiatan MBG yang diselengarakan oleh Pempus melalui pemberdayaan kantin sekolah,” kata anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta ini.

Rio mengatakan, melalui pemberdayaan kantin, sekolah dapat menyelenggarakan MBG dengan kualitas makanan yang baik untuk anak-anak.

Dengan begitu, potensi keracunan, atau hidangan basi sebagaimana yang terjadi di berbagai daerah bisa ditekan seminimal mungkin.

“Melalui pemberdayaan kantin kantin yang melibatkan anggota sekolah, pemilik kantin atau komite sekolah bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian para pelaku usaha katering kecil menengah (UMKM),” ucap Rio.

“Artinya keterlibatan lingkungan sekolah menjadi sesuatu yang berarti karena akan menyangkut pada aspek kualitatif dan kuantitatifnya,” lanjut Rio.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta dipastikan batal mengeluarkan program sarapan bergizi gratis.

Alasannya, program ini mirip dengan kebijakan yang sudah dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, sudah membahas persoalan ini dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Pembahasan itu dilakukan saat keduanya bertemu dalam kegiatan pembekalan (retret) kepala daerah oleh Presiden RI Prabowo Subanto di Akmil Magelang, Jawa Tengah dari 21-28 Februari 2025 lalu.

“Pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” ujar Pramono, Minggu (9/3/2025).

Program ini diubah karena pemerintah pusat telah mengatur tentang segala program yang berkaitan dengan makan bergizi gratis (MBG) menjadi kewenangan pusat.

Karena itu, Pramono memastikan, Pemerintah DKI akan mematuhi kebijakan dari pemerintah pusat, dan nantinya program sarapan bergizi gratis akan diubah menjadi renovasi kantin.

“Pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan itu, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya sebagai pemerintah Jakarta kami sami'na waato'na, ikut itu,” ucapnya.

“Untuk itu maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yakni menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM dan sebagainya,” lanjutnya.

Menurut dia, program renovasi kantin dilakukan agar fasilitas yang dimiliki sekolah jadi lebih memadai.

Dia merasa program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov.

“Jadi kami lakukan yang disebut dengan substitusi policy, jadi kebijakan yang akan tetap dilakukan. Jadi kami akan membantu karena memang Jakarta mempunyai kemampuan untuk itu dan kami akan lakukan,” pungkasnya. 

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09