Bos Pertamina Kena Semprot DPR RI Terkait Isu Oplos Pertamax

Bos Pertamina disemprot sejumlah anggota DPR RI Komisi XII perihal oplos bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

Editor: Desy Selviany
Tribunnews.com/Chaerul Umam
PERTAMINA DICECAR - Sejumlah anggota Komisi XII DPR RI mencecar Pertamina Patra Niaga, mengenai isu praktik oplos pertalite menjadi pertamax, dalam pusaran kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023. Hal itu terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, pada Rabu (26/2/2025). 

WARTAKOTALIVE.COM - Bos Pertamina disemprot sejumlah anggota DPR RI Komisi XII perihal oplos bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. 

Isu praktik oplos pertalite menjadi pertamax, dalam pusaran kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) terjadi periode 2018-2023.

Hal itu terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, pada Rabu (26/2/2025).

Anggota Komisi XII DPR RI F-Golkar Dewi Yustisiana, menyinggung kekhawatiran masyarakat terhadap isu oplos Pertalite menjadi Pertamax.

Lantas dia mempertanyakan bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan kualitas BBM yang dijual kepada masyarakat.

"Bagaimana para pemilik badan usaha SPBU di dalam memastikan dam menjamin semua jenis BBM di SPBU-nya itu sesuai dengan kualitas yang dijanjikan," kata Dewi dimuat Tribunnews.com.

Hal senada disampaikan anggota Komisi XII DPR RI F-PKB Ratna Juwita Sari.

Ia mempertanyakan pihak yang berwenangan menentukan RON BBM.

"Sebenarnya yang berwenang menentukan RON itu siapa? Bagaimana evaluasinya? Jadi per berapa bulan? Per berapa tahun? Supaya publik clear bahwa standar yang dimiliki SPBU yang ada di Indonesia sama," ujar.

Baca juga: Sosok Riva Siahaan Bos Pertamina Patra Niaga yang Oplos Pertamax dengan Pertalite ​​​​​​​​​​

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI F-Gerindra Bambang Haryadi menilai, isu oplos BBM ini bisa membuat kepercayaan publik terhadap Pertamina menurun.

Ia pun mendukung proses hukum dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang dibongkar Kejaksaan Agung.

"Jangan sampai trust publik atas kasus hukum yang sedang berproses silahkan saja, kami sangat mendukung penegakan hukum silakan. Tapi, kami juga ingin bahwa publik juga harus tahu bagaimana penentuan RON itu," ucapnya.

Bambang meyakini, jika pemalsuan RON itu benar terjadi, maka akan berdampak pada masalah mesin kendaraan.

"Makanya, mungkin dalam waktu yang tidak lama kami akan undang industri-industri mobil. Gaikindo, Astra kaya gitu, kita ingin mendapat penjelasan apakah selama ini pernah ada kendala-kendala di kendaraan tersebut adanya korosi atau sejenisnya ya kan. Sehingga, tidak menjadi satu isu yang liar di masyarakat gitu," pungkasnya.

(Wartakotalive.com/DES/Tribunnews.com)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved