Sosok Paramitha Widya Kusuma, Kader PDIP yang Berani Abaikan Larangan Megawati soal Retret di Akmil

WARTAKOTALIVE.COM-- Bupati Brebes, Jawa Tengah, Paramitha Widya Kusuma menjadi perhatian publik setelah terlihat menghadiri retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025). 

Kehadirannya menjadi sorotan lantaran Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, sebelumnya menginstruksikan para kader yang menjabat sebagai kepala daerah untuk menunda keikutsertaan dalam retreat tersebut.

Saat dikonfirmasi awak media di Akmil terkait instruksi tersebut, Paramitha enggan memberikan tanggapan. 

Ia hanya memberikan gestur salam dengan menangkupkan kedua tangannya dan berlalu tanpa menjawab pertanyaan wartawan.

Di hari kedua retreat, Paramitha tetap mengikuti rangkaian acara dengan mengenakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), seperti halnya kepala daerah lainnya yang hadir. 

Dia kemudian hanya memberikan komentar singkat soal keikutsertaannya dalam retret

"Berangkat, demi kepentingan masyarakat," ujar Widya Kusuma yang mengaku sudah mengetahui instruksi dari Megawati.

Simbol perlawanan

Seperti diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda ikut dalam kegiatan retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berpandangan arahan tersebut sangat disayangkan terjadi. 

Karena Agung menilai, intruksi dari Megawati bisa dianggap menjadi perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Baca juga: Pelantikan oleh Prabowo Makan Waktu Lama, Aep-Maslani Langsung Minta Maaf ke Warga Karawang

"Sangat disayangkan instruksi ketum PDIP kepada seluruh kadernya yang kini terpilih jadi kepala daerah agar tak ikut retreat di Magelang," kata Agung saat dihubungi, Sabtu (22/2/2025).

"Karena arahan tersebut bisa dianggap sebagai ekspresi perlawanan kepada Presiden dan membuat relasi Mega-Prabowo di ujung tanduk," lanjutnya. 

Menurut Agung, seharusnya PDIP bisa memisahkan antara urusan hukum dengan para kepala daerah terpilih asal partai yang diketuai Megawati itu. 

"Padahal sesungguhnya harus dipisahkan antara kasus hukum yang menjerat orang-perorang dengan tanggung jawab publik yang melekat di setiap kader PDIP ketika terpilih sebagai kepala daerah," imbuhnya.